Berita

Singapura dan AS sepakatu MoU baru soal penggunaan fasilitas militer/Net

Dunia

Perkuat Posisi di Asia Tenggara, AS Perbarui MoU Penggunaan Fasilitas Singapura Hingga 15 Tahun

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 | 15:02 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Amerika Serikat tampaknya masih ingin memperkuat kakinya di  Asia Tenggara. Pasalnya pada Senin (23/9), Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dan Presiden AS Donald Trump sepakat untuk memperpanjang penggunaan fasilitas di negara itu hingga 15 tahun.

Channel News Asia
melaporkan, Lee dan Trump sepakat untuk memperbarui MoU 1990 tentang Penggunaan Fasilitas AS di Singapura. Penandatanganan tersebut dilakukan di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB ke-74 di New York, AS.

"Itu mencerminkan kerja sama kami yang sangat baik dalam hal pertahanan, dan kerja sama yang lebih luas yang kami miliki di berbagai bidang lain. Seperti keamanan, ekonomi, anti-terorisme, dan sosial budaya juga,"  ujar Lee.


Lee menambahkan, "Kami sangat senang dengan hubungan ini. Kami berharap untuk menumbuhkannya, dan kami berharap itu juga akan menjadi sarana bagi AS untuk memperdalam keterlibatannya di Asia Tenggara dan kawasan Asia Pasifik."  

Sementara itu, menurut informasi yang diperoleh dari Kementerian Luar Negeri Singapura, saat ini negara tetangga Indonesia tersebut sedang berusaha memperoleh empat F-35 Joint Strike Fighters dari AS. Kemungkinan jumlah ini akan bertambah.

Diketahui MoU 1990 merupakan kunci akses AS ke pangkalan udara dan laut Singapura selama 30 tahun terakhir yang ditandatangani oleh PM Lee Kuan Yew dan Wakil Presiden AS, Dan Quayle.

Kesepakatan tersebut telah membuat AS secara bergiliran mengerahkan pesawat tempur untuk latihan, pengisian bahan bakar dan pemeliharaan, serta kapal tempur pesisir dan pesawat P-8 Poseidon ke Singapura sejak 2013 dan 2015. Sedangkan Singapura memberikan memberikan dukungan logistik untuk personel transit, pesawat udara, dan kapal mereka.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya