Berita

Pemerintah Hong Kong diminta selidiki tindakan polisi terhadap pengunjuk rasa/Net

Dunia

Amnesty Internasional Desak Pemerintah Hong Kong Selidiki Polisi

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 | 10:55 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Suara pengunjuk rasa Hong Kong didengar dunia internasional. Pasalnya, pada Selasa (24/9), Amnesty International mendesak pemerintah Hong Kong untuk menyelidiki tindakan aparat kepolisian dalam mengatasi unjuk rasa selama 16 pekan ini.

"Memerintahkan penyelidikan independen dan efektif terhadap tindakan polisi akan menjadi langkah pertama yang vital," ujar Kepala Kantor Regional Amnesty International di Asia Timur, Joshua Rosenzweig seperti yang dimuat Reuters.

Rosenzweig menambahkan, "Pihak berwenang perlu menunjukkan bahwa mereka bersedia melindungi hak asasi manusia di Hong Kong. Bahkan jika harus, mendorong kembali 'garis merah' Beijing."


Ucapan Rosenzweig merujuk pidato Presiden China Xi Jinping dalam peringatan ke-20 tahun penyerahan Hong Kong ke Beijing pada 2017 silam. Saat itu Jinping memperingatkan bahwa segala upaya untuk merongrong kedaulatan China adalah 'garis merah' yang tidak akan ditoleransi.

Dalam unjuk rasa di Hong Kong selama hampir empat bulan ini, banyak protes damai berubah menjadi bentrokan dengan petugas keamanan. Polisi bahkan menggunakan gas air mata, meriam air, peluru karet, putaran bean bag, dan beberapa peluru langsung yang ditembakkan ke udara.

Selain itu, polisi juga terlihat memukuli para pengunjuk rasa dengan pentungan untuk menangkap dan menahan mereka.

Penyelidikan terhadap penggunaan kekuatan pasukan keamanan juga menjadi salah satu tuntutan para pengunjuk rasa. Mereka pun telah meminta pemerintah Hong Kong untuk membentuk badan independen untuk menyelidiki hal tersebut. 

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya