Berita

Presiden Jokoiw/Net

Politik

Jokowi Dinilai Lamban Sikapi Pengunduran Diri Tiga Pimpinan KPK

SELASA, 24 SEPTEMBER 2019 | 01:21 WIB | LAPORAN: WIDIAN VEBRIYANTO

Tiga pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan lantang telah menyerahkan mandat kepada Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu.

Penyerahan mandat Agus Rahardjo, Saut Situmorang dan Laode M Syarif dinilai oleh sebagian kalangan sebagai bentuk pengunduran diri. Pandangan serupa diutarakan oleh anggota Komisi III DPR Nasir Djamil.  

Nasir bahkan menilai sikap ketiga pimpinan yang masih belum meninggalkan gedung KPK sebagai sesuatu yang tidak pantas atau plin plan.


“Kalau sudah mengundurkan diri kemudian balik lagi itu sama dengan menjilat ludah kembali yang sudah dibuang,” ujarnya dalam keterangan tertulis yang diterima Senin (23/9).

Di satu sisi, politisi PKS itu mengaku heran dengan sikap Presiden Joko Widodo yang terkesan lamban dalam mengambil sikap. Seharusnya, saat tiga pimpinan menyatakan mundur, Jokowi segera melantik pimpinan baru. Apalagi, lima pimpinan baru sudah dipilih oleh DPR.

“Cuma sayangnya presiden tidak segera cepat mengambil tindakan. Saya enggak tahu kenapa presiden lambat merespon ini," ujarnya.

Menurutnya, penyerahan mandat berpengaruh pada legitimasi pimpinan dalam mengambil keputusan. Agus, Saut, dan Laode, sambungnya, sudah tidak memiliki legitimasi lagi untuk ikut memutus perkara yang ditangani KPK.

“Ketika dia sudah mundur dan serahkan mandat dan umumkan ke publik, menurut saya tindakan-tindakan hukumnya tidak legitimasi,” terangnya.

Senada dengan itu, pakar hukum pidana Suparji Ahmad menilai pimpinan yang sudah menyerahkan mandat tetapi tetap memproses suatu permasalahan hukum, maka akan menimbulkan masalah lagi.

“Jadi kalau tidak mau menghadapi masalah dan tak sanggup menjalankan tugas, mengundurkan diri saja. Jangan menyerahkan mandat,” terang pengajar Universitas Al Azhar Indonesia.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Legislator PAN Minta Menteri Imipas Tangguhkan Pengunduran Diri Dirjenpas Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 17:36

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

Direksi BUMN Butuh Kepastian Hukum, Bukan Kekebalan

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:59

Menkop dan Wantimpres Rocky Gerung Hadiri Pra Kongres Syarikat Islam ke-42

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:50

Kakak Kandung Ridwan Kamil Dicecar KPK soal Kasus Korupsi bjb

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:46

IHSG Menguat 1,36 Persen, Rupiah Masih Dibayangi Konflik Timur Tengah

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:38

Legislator PDIP Ungkap Sejumlah Isu yang Dibahas dalam Revisi UU Pemilu

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:21

BOP Pantura Bentukan Prabowo untuk Jaga Kawasan Pesisir

Senin, 05 Oktober 2026 | 19:04

Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan Rentan Disalahgunakan

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:56

Warek Unsoed Dicecar KPK soal Mekanisme PMB Jalur Mandiri

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:37

Fitch Pertahankan Rating Tertinggi BTN, Peran di Program 3 Juta Rumah jadi Kunci

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:35

GWS Dorong UMKM jadi Ruang Perempuan Perkuat Peran Ekonomi

Senin, 05 Oktober 2026 | 18:25

Selengkapnya