Berita

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan/Net

Bisnis

Imbas Larangan Ekspor Nikel, Korsel Dan China Bangun Pabrik Baterai Di Indonesia

SENIN, 23 SEPTEMBER 2019 | 10:00 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Dampak dari pelarangan ekspor nikel yang bertujuan meningkatkan hilirisasi saat ini mulai dirasakan. Para pelaku usaha di Korea Selatan dan China menyatakan minatnya membangun pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) di Indonesia.

"Pada pertemuan dengan LG Chemical di Seoul beberapa hari lalu mereka mengatakan sedang mempertimbangkan pengembangan fasilitas produksi lithium battery-nya di Indonesia," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan di Beijing menghadiri ASEAN-China Expo di kota Nanning, Selatan Cina, Senin (23/9).

Selain larangan ekspor, keinginan dua negara tersebut membangun pabrik baterai di tanah air karena harga nikel di pasar global terus melonjak.

LG Chemical masih belum menentukan mitra dengan perusahaan. Menurutnya, kerja sama tersebut bisa saja dilakukan dengan China atau perusahaan pembuat mobil Jerman, Volkwagen.

Hal ini sekaligus mendukung rencana pemerintah mengembangkan kendaraan listrik. Sebagaimana diketahui, bahan baku baterai mobil listrik adalah nikel dengan kadar di bawah 1,4 persen yang saat ini masih diekspor.

"Mobil listrik juga menggunakan aluminium dan carbon steel seperti untuk bagian casis-nya, mesin dan lain-lain. Dengan demikian kita berharap penerimaan pajak akan meningkat dan membuka lebih banyak lapangan kerja,” jelasnya.

Di sela kunjungannya ke Expo tersebut, Menko Luhut sempat bertemu dengan Wakil Ketua Komisi Pembangunan Nasional dan Reformasi Cina (NDRC), Ning Jizhe.

Ning menyampaikan, dampak peraturan baru ini juga dirasakan oleh negaranya yang 50-75 persen pasokan nikel bergantung pada ekspor dari Indonesia.

Pada pertemuan itu Menko Luhut meminta Ning untuk menyampaikan keberatan Indonesia kepada China atas penerapan kenaikan bea masuk antidumping terhadap produk baja stainless asal Indonesia. Mr. Ning berjanji untuk menindaklanjuti.

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bocah Open BO Jadi Eksperimen

Sabtu, 27 April 2024 | 14:54

UPDATE

Pendapatan Garuda Indonesia Melonjak 18 Persen di Kuartal I 2024

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:41

Sidang Pendahuluan di PTUN, Tim Hukum PDIP: Pelantikan Prabowo-Gibran Bisa Ditunda

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:35

Tak Tahan Melihat Penderitaan Gaza, Kolombia Putus Hubungan Diplomatik dengan Israel

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:34

Pakar Indonesia dan Australia Bahas Dekarbonisasi

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:29

Soal Usulan Kewarganegaraan Ganda, DPR Dorong Revisi UU 12 Tahun 2006

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:25

Momen Hardiknas, Pertamina Siap Hadir di 15 Kampus untuk Hadapi Trilemma Energy

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:24

Prabowo-Gibran Diminta Lanjutkan Merdeka Belajar Gagasan Nadiem

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:16

Kebijakan Merdeka Belajar Harus Diterapkan dengan Baik di Jakarta

Kamis, 02 Mei 2024 | 11:06

Redmi 13 Disertifikasi SDPPI, Spesifikasi Mirip Poco M6 4G

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:59

Prajurit TNI dan Polisi Diserukan Taat Hukum

Kamis, 02 Mei 2024 | 10:58

Selengkapnya