Berita

Jokowi tak boleh pakai lagi menteri-menteri bermasalah/Net

Politik

Jokowi Diingatkan Untuk Coret Menteri-menteri Bermasalah Dan Sedang Berurusan Dengan KPK

SENIN, 23 SEPTEMBER 2019 | 09:10 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Sejumlah Menteri Kabinet Kerja Jilid 1 banyak yang menjadi pasien Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena terjerat kasus korupsi. Teranyar eks Mempora Imam Nahrawi menyusul jejak eks Mensos Idrus Marham sebagai tersangka kasus korupsi.

Tah hanya dua nama itu, sederet menteri presiden Jokowi lainnya ada yang disebut-sebut 'bermasalah'. Karena itu, Jokowi tidak mempertahankan menteri-menteri tersebut pada periode berikutnya.

"Yang harus dilakukan Jokowi pada periode dua jangan menggunakan jasa menteri-menteri yang bermasalah," kata Pengamat Politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komaruddin, kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Senin (23/9).

Jokowi seharusnya mencari pengganti menteri-menteri yang dianggap bermasalah itu dengan orang-orang yang memiliki kapabilitas dan berinteritas.

"Cari orang-orang yang berintegritas. Bangun kabinet yang profesional. Menteri yang yang korupsi jelas menjadi beban Jokowi," ujar Ujang.

Lebih lanjut, Ujang menyarankan kepada Jokowi untuk segera melakukan reshuffle kabinet sebelum pelantikan periode keduanya pada Oktober nanti.

"Jadi harus di-reshuffle dan jangan dipakai lagi menteri bermasalah," pungkasnya.

Berdasarkan penelusuran Kantor Berita Politik RMOL, sejumlah menteri Jokowi memang pernah dan tengah berurusan dengan KPK. Selain Imam Nahrawi dan Idrus Marhmam, ada Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang diduga menerima aliran dana Rp 70 juta dari dua terpidana suap jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Kemudian, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita kerap mangkir dari panggilan KPK saat dibidik dalam kasus suap distribusi pupuk dan impor gula rafinasi yang menjerat politikus Golkar, Bowo Sidik Pangarso.

Selain itu beberapa menteri juga punya kinerja buruk selama menjabat. Seperti Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani yang dinilai banyak pihak tidak becus mengendalikan kondisi keuangan negara, hingga mengalami defisit.

Kemudian, Menteri BUMN Rini Soemarno yang sejumlah anak buahnya di perusahaan pelat merah banyak yang terjerat kasus korupsi. Sebut saja petinggi PT Pertamina, PT Angkasa Pura II, dan PT INTI semuanya menjadi pasien KPK.

Lalu, Menteri ESDM Ignasius Jonan juga diduga menyuap terpidana kasus korupsi PLTU Riau-1 sekaligus politikus Golkar Eni Saragih sebesar 10 ribu dolar Singapura.  

Populer

Pendapatan Telkom Rp9 T dari "Telepon Tidur" Patut Dicurigai

Rabu, 24 April 2024 | 02:12

Polemik Jam Buka Toko Kelontong Madura di Bali

Sabtu, 27 April 2024 | 17:17

Pj Gubernur Ingin Sumedang Kembali jadi Paradijs van Java

Selasa, 23 April 2024 | 12:42

Jurus Anies dan Prabowo Mengunci Kelicikan Jokowi

Rabu, 24 April 2024 | 19:46

Tim Hukum PDIP Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda

Selasa, 23 April 2024 | 19:52

Pj Gubernur Jabar Minta Pemkab Garut Perbaiki Rumah Rusak Terdampak Gempa

Senin, 29 April 2024 | 01:56

Bey Pastikan Kesiapan Pelaksanaan Haji Jawa Barat

Rabu, 01 Mei 2024 | 08:43

UPDATE

Hadiri Halal Bihalal Ansor, Kapolda Jateng Tegaskan Punya Darah NU

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:19

Bursa Bacalon Wali Kota Palembang Diramaikan Pengusaha Cantik

Jumat, 03 Mei 2024 | 06:04

KPU Medan Tunda Penetapan Calon Terpilih Pileg 2024

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:50

Pensiunan PNS di Lubuklinggau Bingung Statusnya Berubah jadi Warga Negara Malaysia

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:35

Partai KIM di Kota Bogor Kembali Rapatkan Barisan Jelang Pilkada

Jumat, 03 Mei 2024 | 05:17

PAN Jaring 17 Kandidat Bakal Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bengkulu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:58

Benny Raharjo Tegaskan Golkar Utamakan Kader untuk Pilkada Lamsel

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:41

Pria di Aceh Nekat Langsir 300 Kg Ganja Demi Upah Rp50 Ribu

Jumat, 03 Mei 2024 | 04:21

Alasan Gerindra Pagar Alam Tak Buka Pendaftaran Bacawako

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:57

KPU Tubaba Tegaskan Caleg Terpilih Tidak Dilantik Tanpa Serahkan LHKPN

Jumat, 03 Mei 2024 | 03:26

Selengkapnya