Berita

Amerika Serikat/Net

Dunia

Gangguan Digital Hantui Pemilu 2020 Di Amerika Serikat

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2019 | 13:16 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Ancaman keamanan digital menghantui pemilu presiden di Amerika Serikat tahun 2020 mendatang.

Bukan tanpa alasan, pasalnya beberapa waktu lalu ada kekhawatiran bahwa paltform media sosial seperti Facebook telah ikut mengambil bagian dalam mempengaruhi pemilih dalam pemilu 2016 lalu.

Hal itu dijelaskan secara rinci oleh penasihat khusus Robert Mueller, yang menangani kasus campur tangan Rusia dalam pemilu 2016.


Kekhawatiran akan ancaman keamanan digital dalam pemilu mendatang juga dikemukakan dalam sebuah laporan yang dirilis Pusat Kebijakan Cyber ​​Universitas Stanford baru-baru ini.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa gangguan siber dan operasi disinformasi seputar pemilihan merupakan bagian dari tantangan yang jauh lebih besar dan berkelanjutan terhadap demokrasi di negara mana pun, tidak terkecuali di Amerika Serikat.

Hal senada juga diungkapkan oleh Darrell West dari Pusat Inovasi Teknologi Brookings Institution. Dalam sebuah laporan online, dia menjelaskan bahwa ancaman keamanan digital baru bisa mencakup video yang dimanipulasi dengan kecerdasan buatan yang dapat menempatkan kata-kata di mulut para kandidat, atau dikenal juga sebagai teknik deepfake.

"Bahkan mungkin menunjukkan gambar yang tidak menarik atau kasar tentang perempuan dan calon minoritas dalam upaya untuk mendiskreditkan mereka," sambungnya.

"Sangat mudah untuk memanipulasi gambar foto atau rekaman video untuk menempatkan seseorang dalam situasi yang membahayakan," sambung West.

Pakar Keamanan Online Universitas Boston, Danielle Citron mengatakan dalam pembicaraan TedSummit baru-baru ini bahwa deepfake dapat mengeksploitasi dan memperbesar ketidakpercayaan mendalam yang sudah dimiliki pada politisi, pemimpin bisnis, dan pemimpin berpengaruh lainnya.

"Deepfake dapat memperkuat ide bagi mereka yang ingin mempercayainya dan menjadi gangguan dalam siklus berita, bahkan jika hal itu dibantah," kata Turner, seperti dimuat Channel News Asia (Minggu, 22/9).

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

Bos Rokok HS dan Pengusaha Lain Diduga Beri Uang ke Pejabat Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:04

UPDATE

AKPI Perkuat Profesionalisme dan Integritas Profesi

Senin, 13 April 2026 | 19:51

KNPI: Pemuda Harus Jadi Penyejuk di Tengah Isu Pemakzulan

Senin, 13 April 2026 | 19:50

14 Kajati Diganti, Termasuk Sumut dan Jatim

Senin, 13 April 2026 | 19:31

Cara Buat SKCK Online lewat SuperApps Presisi Polri, Mudah dan Praktis!

Senin, 13 April 2026 | 19:17

Bersiap Long Weekend, Ini Daftar 10 Tanggal Merah di Bulan Mei 2026

Senin, 13 April 2026 | 19:16

Viral Dokumen Kerja Sama Udara RI-AS, Okta Kumala: Kedaulatan Negara Prioritas

Senin, 13 April 2026 | 19:14

Daftar Hari Libur Nasional Mei 2026, Ada 3 Long Weekend

Senin, 13 April 2026 | 19:07

Ajudan Gubernur Riau Terima Fee Proyek Rp1,4 Miliar

Senin, 13 April 2026 | 19:02

4 Penyakit yang Harus Diwaspadai saaat Musim Pancaroba

Senin, 13 April 2026 | 18:57

Ongen Sentil Pengkritik Prabowo: Jangan Sok Paling ‘98’

Senin, 13 April 2026 | 18:52

Selengkapnya