Berita

Amerika Serikat/Net

Dunia

Gangguan Digital Hantui Pemilu 2020 Di Amerika Serikat

MINGGU, 22 SEPTEMBER 2019 | 13:16 WIB | LAPORAN: AMELIA FITRIANI

Ancaman keamanan digital menghantui pemilu presiden di Amerika Serikat tahun 2020 mendatang.

Bukan tanpa alasan, pasalnya beberapa waktu lalu ada kekhawatiran bahwa paltform media sosial seperti Facebook telah ikut mengambil bagian dalam mempengaruhi pemilih dalam pemilu 2016 lalu.

Hal itu dijelaskan secara rinci oleh penasihat khusus Robert Mueller, yang menangani kasus campur tangan Rusia dalam pemilu 2016.


Kekhawatiran akan ancaman keamanan digital dalam pemilu mendatang juga dikemukakan dalam sebuah laporan yang dirilis Pusat Kebijakan Cyber ​​Universitas Stanford baru-baru ini.

Dalam laporan itu disebutkan bahwa gangguan siber dan operasi disinformasi seputar pemilihan merupakan bagian dari tantangan yang jauh lebih besar dan berkelanjutan terhadap demokrasi di negara mana pun, tidak terkecuali di Amerika Serikat.

Hal senada juga diungkapkan oleh Darrell West dari Pusat Inovasi Teknologi Brookings Institution. Dalam sebuah laporan online, dia menjelaskan bahwa ancaman keamanan digital baru bisa mencakup video yang dimanipulasi dengan kecerdasan buatan yang dapat menempatkan kata-kata di mulut para kandidat, atau dikenal juga sebagai teknik deepfake.

"Bahkan mungkin menunjukkan gambar yang tidak menarik atau kasar tentang perempuan dan calon minoritas dalam upaya untuk mendiskreditkan mereka," sambungnya.

"Sangat mudah untuk memanipulasi gambar foto atau rekaman video untuk menempatkan seseorang dalam situasi yang membahayakan," sambung West.

Pakar Keamanan Online Universitas Boston, Danielle Citron mengatakan dalam pembicaraan TedSummit baru-baru ini bahwa deepfake dapat mengeksploitasi dan memperbesar ketidakpercayaan mendalam yang sudah dimiliki pada politisi, pemimpin bisnis, dan pemimpin berpengaruh lainnya.

"Deepfake dapat memperkuat ide bagi mereka yang ingin mempercayainya dan menjadi gangguan dalam siklus berita, bahkan jika hal itu dibantah," kata Turner, seperti dimuat Channel News Asia (Minggu, 22/9).

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Kubu Jokowi Babak Belur Hadapi Kasus Ijazah

Kamis, 01 Januari 2026 | 03:29

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

Mahfud MD: Mas Pandji Tenang, Nanti Saya yang Bela!

Rabu, 07 Januari 2026 | 05:55

UPDATE

Lagi Sakit, Jangan Biarkan Jokowi Terus-terusan Temui Fans

Senin, 12 Januari 2026 | 04:13

Eggi-Damai Dicurigai Bohong soal Bawa Misi TPUA saat Jumpa Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 04:08

Membongkar Praktik Manipulasi Pegawai Pajak

Senin, 12 Januari 2026 | 03:38

Jokowi Bermanuver Pecah Belah Perjuangan Bongkar Kasus Ijazah

Senin, 12 Januari 2026 | 03:08

Kata Yaqut, Korupsi Adalah Musuh Bersama

Senin, 12 Januari 2026 | 03:04

Sindiran Telak Dokter Tifa Usai Eggi-Damai Datangi Jokowi

Senin, 12 Januari 2026 | 02:35

Jokowi Masih Meninggalkan Jejak Buruk setelah Lengser

Senin, 12 Januari 2026 | 02:15

PDIP Gelar Bimtek DPRD se-Indonesia di Ancol

Senin, 12 Januari 2026 | 02:13

RFCC Complex Perkuat Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 01:37

Awalnya Pertemuan Eggi-Damai dengan Jokowi Diagendakan Rahasia

Senin, 12 Januari 2026 | 01:16

Selengkapnya