Berita

Presiden Jokowi dan Mahathir/Net

Dunia

Mahathir Bingung Alasan Jokowi Tolak Bantuan Malaysia

JUMAT, 20 SEPTEMBER 2019 | 14:57 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Perdana Menteri Malaysia, Mahathir Mohamad bingung dengan sikap Presiden Joko Widodo yang menolak bantuan Malaysia untuk menyelesaikan persoalan kabut asap.

"Kami menawarkan bantuan sepanjang waktu, kami memiliki pesawat terbang khusus untuk menyemprotkan air. Saya pikir itu bisa digunakan. Saya tidak tahu mengapa Indonesia tidak menerima bantuan kami," ujar Mahathir dalam konferensi pers dilansir Straits Times, Kamis (19/9).

Atas sikap penolakan tersebut, dalam waktu dekat ia berencana untuk menanyakan langsung kepada Presiden Jokowi.


Hingga kini, pemerintah Indonesia masih terus melakukan upaya pemadaman Karhutla yang terjadi di sebagian wilayah Kalimantan dan Sumatera.

Di sisi lain, aparat kepolisian juga terus memburu para pelaku Karhutla yang melibatkan instansi dan individu, bahkan pihak asing. Sejauh ini, sudah 230 orang ditetapkan tersangka dan lima orang dari korporasi.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya