Berita

Dewan Keamanan PBB/Net

Dunia

Di PBB, Rusia Dan China Veto Gencatan Senjata Di Suriah

JUMAT, 20 SEPTEMBER 2019 | 14:14 WIB | LAPORAN: SARAH MEILIANA GUNAWAN

Rusia dan China memveto gencatan senjata di Provinsi Idlib, Suriah dalam Resolusi Dewan Keamanan PBB.

Hal itu lantaran tak ada opsi tindakan militer terhadap kelompok teroris yang masuk ke daftar hitam PBB.

Russia Today, Jumat (20/9) melaporkan, hak veto tersebut merupakan yang ke- 13 diberikan Rusia sejak konflik Suriah pecah pada 2011. Sementara bagi China, veto ini dilakukan ke-7 kalinya. Ada pun resolusi tersebut disponsori oleh Kuwait, Jerman, dan Belgia.


"Tujuan resolusi adalah menyelamatkan para teroris internasional yang bercokol di Idlib dari penghancuran total dan menggambarkan Rusia dan Suriah sebagai penyebab apa yang terjadi di sana," ujar perwakilan Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia.

Usai memveto, Rusia juga memberikan resolusi gencatan alternatif. Sayangnya resolusi tersebut mendapat 12 suara penolakan.

Di dalam konflik Suriah, Rusia mendukung Presiden terpilih Bashar al-Assad melawan kelompok pemberontak. Sementara AS memberikan dukungan kepada pemberontak antipemerintah dan menganggap Assad sebagai seorang diktator.

Provinsi Idlib adalah wilayah yang dikuasai pemberontak dan teroris. Alhasil, banyak serangan di wilayah ini yang memakan korban warga sipil di mana AS dan sekutunya menyalahkan pemerintah Suriah dan Rusia.

China sendiri tidak memiliki keterkaitan langsung dengan konflik Suriah. China memberikan vetonya sebagai sebuah aksi solidaritas pada Rusia mengingat hubungan keduanya yang semakin mesra.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Sekolah Rakyat dan Investasi Penghapusan Kemiskinan Ekstrim

Kamis, 15 Januari 2026 | 22:03

Agenda Danantara Berpotensi Bawa Indonesia Menuju Sentralisme

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:45

JMSI Siap Perkuat Peran Media Daerah Garap Potensi Ekonomi Biru

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:34

PP Himmah Temui Menhut: Para Mafia Hutan Harus Ditindak Tegas!

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:29

Rezim Perdagangan dan Industri Perlu Dirombak

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:15

GMPG Pertanyakan Penanganan Hukum Kasus Pesta Rakyat Garut

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:02

Roy Suryo Ogah Ikuti Langkah Eggi dan Damai Temui Jokowi

Kamis, 15 Januari 2026 | 21:00

GMNI: Bencana adalah Hasil dari Pilihan Kebijakan

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:42

Pakar Hukum: Korupsi Merusak Demokrasi Hingga Hak Asasi Masyarakat

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:28

DPR Setujui Anggaran 2026 Komnas HAM Rp112 miliar

Kamis, 15 Januari 2026 | 20:26

Selengkapnya