Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha/Net
Perdana Menteri Thailand Prayuth Chan-ocha membela polisi karena meminta informasi tentang mahasiswa Muslim dari universitas di seluruh negeri.
Tindakan itu dinilai sejumlah pihak sebagai diskriminatif dan ilegal. Salah satu pihak yang kontra adalah mantan komisaris hak asasi Angkhana Neelapaijit.
Dia membagikan sebuah surat resmi dari kepolisian secara online. Dalam surat itu, tertulis bahwa pihak kepolisian Thailand meminta sebuah universitas untuk memberikan informasi tentang jumlah, tempat asal, afiliasi sekte, dan perincian lainnya tentang kelompok-kelompok mahasiswa yang diorganisir oleh Muslim. Namun nama universitas itu tidak diperlihatkan.
"Ini adalah campur tangan terhadap hak-hak pribadi dan diskriminasi berdasarkan agama," kata Angkhana, seraya menambahkan bahwa kebebasan beragama dan hak privasi dijamin oleh konstitusi Thailand.
Menanggapi hal tersebut, Prayuth menjelaskan bahwa permintaan polisi soal informasi mahasiswa muslim, yang telah dilakukan pasca serangkaian ledakan bom yang terjadi di ibukota Thailand, Bangkok pada bulan Agustus lalu, perlu dilakukan untuk membangun basis data keamanan nasional.
"Polisi sudah menunjukkan ini untuk pembuatan database intelijen," kata Prayuth.
"Tidak ada hak yang dilanggar. Kami tidak dapat mengelola apa pun jika kami tidak memiliki data," tambahnya, seperti dimuat
Al Jazeera (Selasa, 17/9).
Sementara itu, sekelompok mahasiswa muslim Thailand mengatakan permintaan polisi itu diskriminatif.
"Kami ingin polisi mempertimbangkan kembali hal ini, universitas harus menjadi ruang di mana siswa dapat mengekspresikan pandangan mereka secara bebas dan hak-hak mereka dilindungi," kata presiden Federasi Pelajar Muslim Thailand, Ashraf Awae.
Kelompok muslimndi Thailand sendiri merupakan minoritas. Sekitar 90 persen orang Thailand beragama Buddha.
