Berita

Ilham Habibie saat menerima Gelar Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia untuk BJ Habibie dari PWI Pusat/RMOL

Politik

Berjasa Besar, PWI Beri Gelar Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia Untuk BJ Habibie

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 | 17:52 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat memberikan gelar "Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia" kepada mendiang Presiden Ketiga Indonesia, Prof. Bacharuddin Jusuf Habibie atau yang lebih karib dikenal dengan nama BJ Habibie.

Gelar itu diberikan kepada Habibie atas kebijakan dan jasanya membuka keran kebebasan dan kemerdekaan pers di Tanah Air pada saat memerintah 1998-1999.

"Kami merasa ada sesuatu harus diberikan kepada Pak Habibie. Kami sadar betul bahwa kebebasan pers itu kita dapatkan di era Pak Habibie," ujar Ketua PWI Pusat Atal S. Depari di kediaman Habibie, Jalan Patra Kuningan XIII, Jakarta Selatan, Senin (16/9).


Pemberian gelar Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia kepada Habibie diterima langsung oleh Ilham Habibie, dalam kesempatan itu, Ilham berterima kasih kepada PWI dan insan pers tanah air atas penghargaan yang diberikan untuk ayahnya.

"Kami dari keluarga Habibie sangat merasa terhormat dan tersanjung dengan bapak kami diberikan gelar, anugerah, selaku Bapak Kemerdekaan Pers Nasional Indonesia. Saya kira satu fondasi jadi kebebasan pers itu, sebagai satu elemen kuat yang memang penting untuk membimbing satu negara yang demokratis," tuturnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang menjelaskan, pemberian penghargaan kepada Habibie sebetulnya bukan kali ini saja, beberapa waktu silam, Eks Menristek itu juga sempat mendapat penghargaan berupa medali kemerdekaan pers pada 2013 silam.

Namun untuk penghargaan kali ini lain, karena ini bukan hanya penghargaan, melainkan gelar yang hanya satu-satunya, tidak ada pihak lain yang bakal menerima. "Kalau yang sekarang gelar selamanya, Bapak Kemerdekaan Pers Indonesia," jelas Ilham.

Ilham menuturkan, dasar pemberian gelar tersebut lantaran Habibie dianggap paling berjasa memajukan pers nasional, dengan kebijakan-kebijakannya briliannya. Habibie di awal pemerintahan, cerita Ilham, langsung mencabut aturan-aturan yang membelenggu kebebasan pers nasional.

"Di era Pak Habibie lahir UU Pers 40/1999 yang memberi kepastian hukum pada kemerdekaan pers. Pers tidak lagi mengenal tindak pelarangan, penghapusan dan pembredelan. Pendek kata sejak itu pers memiliki kebebasan menentukan arah perkembangan bangsa, dan memperkokoh demokratisasi di segala bidang," kata Ilham seraya menyatakan di era itu pula Habibie mencabut ketentuan yang menjadikan PWI sebagai satu-satunya organisasi wartawan pada masa itu dan mencabut peraturan yang mengharuskan izin untuk menerbitkan media pers.

Dalam pertemuan itu, Pengurus PWI tidak lupa menyampaikan rasa belasungkawa sedalamnya atas wafatnya Habibie.

Hadir dalam acara itu Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat Ilham Bintang, Sekjen PWI Mirza Zulhadi, dan beberapa pengurus PWI, seperti Asro Kamal Rokan, Ahmad Munir, Abdul Azis, Yoga dan Prapto.

Populer

Kajian Online Minta Maaf ke SBY dan Demokrat

Senin, 05 Januari 2026 | 16:47

Arahan Tugas

Sabtu, 03 Januari 2026 | 11:54

Prabowo Hampir Pasti Pilih AHY, Bukan Gibran

Minggu, 04 Januari 2026 | 06:13

Menanti Nyali KPK Panggil Jokowi di Kasus Kuota Haji

Minggu, 11 Januari 2026 | 08:46

Taktik Pecah Belah Jokowi Tak akan Berhasil

Sabtu, 10 Januari 2026 | 06:39

Pendukung Jokowi Kaget Dipolisikan Demokrat

Rabu, 07 Januari 2026 | 13:00

Penculikan Maduro Libatkan 32 Pesawat Buatan Indonesia

Selasa, 06 Januari 2026 | 13:15

UPDATE

Lie Putra Setiawan, Mantan Jaksa KPK Dipercaya Pimpin Kejari Blitar

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:04

Pemangkasan Produksi Batu Bara Tak Boleh Ganggu Pasokan Pembangkit Listrik

Selasa, 13 Januari 2026 | 00:00

Jaksa Agung Mutasi 19 Kajari, Ini Daftarnya

Senin, 12 Januari 2026 | 23:31

RDMP Balikpapan Langkah Taktis Perkuat Kemandirian dan Ketahanan Energi Nasional

Senin, 12 Januari 2026 | 23:23

Eggi Sudjana-Damai Hari Lubis Ajukan Restorative Justice

Senin, 12 Januari 2026 | 23:21

Polri dan TNI Harus Bersih dari Anasir Politik Praktis!

Senin, 12 Januari 2026 | 23:07

Ngerinya Gaya Korupsi Kuota Haji

Senin, 12 Januari 2026 | 23:00

Wakapolri Tinjau Pembangunan SMA KTB Persiapkan Kader Bangsa

Senin, 12 Januari 2026 | 22:44

Megawati: Kritik ke Pemerintah harus Berbasis Data, Bukan Emosi

Senin, 12 Januari 2026 | 22:20

Warga Malaysia Ramai-Ramai Jadi WN Singapura

Senin, 12 Januari 2026 | 22:08

Selengkapnya