Berita

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah/RMOL

Politik

Fahri Hamzah: Tidak Keliru Jika Pelantikan Pimpinan KPK Dipercepat

SENIN, 16 SEPTEMBER 2019 | 13:25 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pimpinan DPR RI memandang tidak ada salahnya jika Presiden Joko Widodo mempercepat pelantikan lima pimpinan KPK terpilih.

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menyebut percepatan pelantikan menyusul pengunduran diri tiga Pimpinan KPK saat ini dengan menyerahkan mandat kepada Presiden Jokowi.

"Karena ini sudah mundur tiga, kemudian yang keempat terpilih kembali, satu yang belum mundur," ujar Fahri di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9).


Fahri menjelaskan bahwa jabatan pimpinan KPK hanya empat tahun. Sesuai Keputusan Presiden, masa dimulai tugas para pimpinan adalah tanggal 21 Desember.

Hanya saja, lanjut Fahri, tanggal 21 Desember itu diartikan sebagai tanggal wajib pelantikan. Padahal, pimpinan KPK dapat dilantik kapan saja sesuai dengan keputusan presiden.

"(Masa jabatan) ditarik empat tahun tepat di 21 Desember karena dilantiknya itu 21 Desember 2015, tetapi tidak ada definitif harus tanggal 21 Desember," tukasnya.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

Pelindo Dukung Konsolidasi Logistik BUMN Perkuat Integrasi Rantai Pasok Nasional

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:16

Indonesia Harus Tegas Tolak LGBT!

Kamis, 02 Juli 2026 | 00:08

Catatan HUT ke-80 Polri

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:40

Bobby Nasution Pulangkan Kontingen Pesparawi Sumut dari Manokwari dengan Biaya Talangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:20

Ekodiplomasi di antara Geopolitik dan Kedaulatan Konservasi Indonesia

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:01

Danantara Sedang Membersihkan Warisan Lama BUMN

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Hibah KNPI Kabupaten Bogor Menuai Polemik di Tengah Konflik Internal

Rabu, 01 Juli 2026 | 23:00

Ketua MPR Bicara Islam Toleran dan Persatuan saat Bertemu Grand Mufti Uzbekistan

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:55

Papua Harus Dibangun Tanpa Kehilangan Manusianya

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:45

DPR Minta Transparansi Rencana Pengadaan Rudal BrahMos

Rabu, 01 Juli 2026 | 22:44

Selengkapnya