Berita

Massa aksi dari Aliansi Rakyat Lawan Korupsi/Net

Politik

Pernyataan Novel Baswedan Terhadap Presiden Jokowi Tendensius Dan Tidak Berdasar

MINGGU, 15 SEPTEMBER 2019 | 01:32 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Revisi UU KPK yang sedang dibahas DPR bersama pemerintah bertujuan untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi serta memperkuat KPK secara kelembagaan.

Demikian disuarakan Aliansi Rakyat Lawan Korupsi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (15/9). Mereka melakukan aksi damai mendukung revisi UU KPK serta komisioner KPK yang baru terpilih.

"Revisi UU KPK ini penting dan harus segera disahkan, karena berkaitan dengan penguatan KPK secara tugas dan fungsi maupun kelembagaan," ujar Yandi yang merupakan koordinator aksi.


Selain itu, dalam orasinya Yandi juga mendorong agar Presiden Jokowi segera melantik komisioner KPK yang telah dipilih DPR, agar pemberantasan korupsi kembali berjalan dengan optimal.

Sementara orator lainnya mengapresiasi serta mendukung langkah Presiden Jokowi dalam menolak empat poin revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR.

"Kami mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dalam menolak empat poin yang diusulkan DPR dalam revisi UU KPK, hal ini membuktikan bahwa Presiden Jokowi tetap berkomitmen dalam pemberantasan korupsi," terangnya.

Sementara itu, Yandi menambahkan, mengenai penolakan Wadah Pegawai KPK terhadap komisioner KPK yang baru, diterangkah bahwa WP KPK ini sangat politis dan tidak jelas apa tujuannya, lebih baik dibubarkan saja.

"Buat kami Wadah Pegawai KPK ini sangat politis dan tak jelas tujuannya apa. Semua pegawai KPK harus loyal pada institusi atau kelembagaan bukan person to person, dan demi kebaikan KPK ke depan, lebih baik dibubarkan saja," pungkasnya.

Di lokasi yang sama, salah satu koordinator aksi beranama Ferdio menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan salah satu penyidik senior KPK Novel Baswedan. Novel sebelumnya menyatakan bahwa terkait RUU KPK, koruptor akan berutang budi kepada Presiden Jokowi.

"Pernyataan ini sangat tendensius dan tidak etis. Apa dasar Novel berani mengatakan seperti itu kepada Kepala Negara. Padahal jelas sekali Pak Jokowi sangat mendukung lembaga KPK. Ujaran-ujaran provokatif seperti ini yang membuat banyak masyarakat kita yang semakin hilang kepercayaannya kepada institusi KPK. Semoga pimpinan KPK yang baru dapat membawa KPK ini semakin lebih baik lagi," tegas Ferdio memaparkan.

Populer

AHY dan Ibas Dilaporkan ke KPK Buntut Lonjakan Harta

Senin, 06 Juli 2026 | 14:49

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

Terima Kasih Bang Refly, Nama Saya Sudah Diubah jadi ‘Si Udin’

Selasa, 07 Juli 2026 | 03:14

Jokowi Tinggalkan Jejak Buruk bagi Masyarakat Adat Lampung

Rabu, 01 Juli 2026 | 04:23

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

Pengacara Nadiem Makarim Dilaporkan ke Peradi Buntut Ucapan "Yang Mulia Takut Ya"

Senin, 06 Juli 2026 | 18:36

UPDATE

Swiss Tantang Argentina Usai Singkirkan Kolombia Lewat Drama Adu Penalti

Rabu, 08 Juli 2026 | 05:45

Kemesraan Prabowo-Modi

Rabu, 08 Juli 2026 | 05:30

Khayal Seorang Revolusioner

Rabu, 08 Juli 2026 | 05:15

Pengalaman Demokrasi India jadi Inspirasi Penting Indonesia

Rabu, 08 Juli 2026 | 04:53

Sikap Tegas Rektor Untan Jalankan Statuta Universitas Tuai Apresiasi

Rabu, 08 Juli 2026 | 04:23

Belajar dari Koperasi Pertanian Jepang

Rabu, 08 Juli 2026 | 03:58

Prabowo: Saya adalah Pengagum Pribadi Shri Narendra Modi

Rabu, 08 Juli 2026 | 03:31

Kisah Seorang Anak Buruh Harian Lepas

Rabu, 08 Juli 2026 | 03:13

Bahayakan Nyawa Banyak Orang, DPR Desak Polisi Berantas Maling Besi

Rabu, 08 Juli 2026 | 02:59

Tinjau TPA Jatiwaringin

Rabu, 08 Juli 2026 | 02:39

Selengkapnya