Berita

Massa aksi dari Aliansi Rakyat Lawan Korupsi/Net

Politik

Pernyataan Novel Baswedan Terhadap Presiden Jokowi Tendensius Dan Tidak Berdasar

MINGGU, 15 SEPTEMBER 2019 | 01:32 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Revisi UU KPK yang sedang dibahas DPR bersama pemerintah bertujuan untuk memperkuat langkah pemberantasan korupsi serta memperkuat KPK secara kelembagaan.

Demikian disuarakan Aliansi Rakyat Lawan Korupsi di depan Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Sabtu (15/9). Mereka melakukan aksi damai mendukung revisi UU KPK serta komisioner KPK yang baru terpilih.

"Revisi UU KPK ini penting dan harus segera disahkan, karena berkaitan dengan penguatan KPK secara tugas dan fungsi maupun kelembagaan," ujar Yandi yang merupakan koordinator aksi.


Selain itu, dalam orasinya Yandi juga mendorong agar Presiden Jokowi segera melantik komisioner KPK yang telah dipilih DPR, agar pemberantasan korupsi kembali berjalan dengan optimal.

Sementara orator lainnya mengapresiasi serta mendukung langkah Presiden Jokowi dalam menolak empat poin revisi UU KPK yang diusulkan oleh DPR.

"Kami mengapresiasi langkah Presiden Jokowi dalam menolak empat poin yang diusulkan DPR dalam revisi UU KPK, hal ini membuktikan bahwa Presiden Jokowi tetap berkomitmen dalam pemberantasan korupsi," terangnya.

Sementara itu, Yandi menambahkan, mengenai penolakan Wadah Pegawai KPK terhadap komisioner KPK yang baru, diterangkah bahwa WP KPK ini sangat politis dan tidak jelas apa tujuannya, lebih baik dibubarkan saja.

"Buat kami Wadah Pegawai KPK ini sangat politis dan tak jelas tujuannya apa. Semua pegawai KPK harus loyal pada institusi atau kelembagaan bukan person to person, dan demi kebaikan KPK ke depan, lebih baik dibubarkan saja," pungkasnya.

Di lokasi yang sama, salah satu koordinator aksi beranama Ferdio menyampaikan kekecewaannya terhadap pernyataan salah satu penyidik senior KPK Novel Baswedan. Novel sebelumnya menyatakan bahwa terkait RUU KPK, koruptor akan berutang budi kepada Presiden Jokowi.

"Pernyataan ini sangat tendensius dan tidak etis. Apa dasar Novel berani mengatakan seperti itu kepada Kepala Negara. Padahal jelas sekali Pak Jokowi sangat mendukung lembaga KPK. Ujaran-ujaran provokatif seperti ini yang membuat banyak masyarakat kita yang semakin hilang kepercayaannya kepada institusi KPK. Semoga pimpinan KPK yang baru dapat membawa KPK ini semakin lebih baik lagi," tegas Ferdio memaparkan.

Populer

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kejagung Ancam Tak Perpanjang Tugas Jaksa di KPK

Sabtu, 20 Desember 2025 | 16:35

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

OTT Beruntun! Giliran Jaksa di Bekasi Ditangkap KPK

Kamis, 18 Desember 2025 | 20:29

UPDATE

Menhut Kebagian 688 Ribu Hektare Kawasan Hutan untuk Dipulihkan

Rabu, 24 Desember 2025 | 20:14

Jet Militer Libya Jatuh di Turki, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Tewas

Rabu, 24 Desember 2025 | 20:05

Profil Mayjen Primadi Saiful Sulun, Panglima Divif 2 Kostrad

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:46

Nutrisi Cegah Anemia Remaja, Gizigrow Komitmen Perkuat Edukasi

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:41

Banser dan Regu Pramuka Ikut Amankan Malam Natal di Katedral

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:33

Prabowo: Uang Sitaan Rp6,6 Triliun Bisa Dipakai Bangun 100 Ribu Huntap Korban Bencana

Rabu, 24 Desember 2025 | 19:11

Satgas PKH Tagih Denda Rp2,34 Triliun dari 20 Perusahaan Sawit dan 1 Tambang

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:43

Daftar 13 Stafsus KSAD Usai Mutasi TNI Terbaru

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:36

Prabowo Apresiasi Kinerja Satgas PKH dan Kejaksaan Amankan Aset Negara

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:35

Jelang Malam Natal, Ruas Jalan Depan Katedral Padat

Rabu, 24 Desember 2025 | 18:34

Selengkapnya