Berita

Terpilihnya Firli Bahuri jadi Ketua KPK menuai pro dan kontra.Net

Politik

Pro Kontra Firli Bahuri Ketua KPK, DPR: Kami Tidak Bisa Menyenangkan Semua Orang

JUMAT, 13 SEPTEMBER 2019 | 10:46 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Pro kontra mengiringi terpilihnya Irjen Firli Bahuri sebagai Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Terlebih, sehari sebelum Firli terpilih, Wakil Ketua KPK Saut Situmorang menyebut Firli diduga melanggar kode etik saat bertugas di Deputi Penindakan KPK.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Erma Suryani Ranik, mengakui bahwa keputusan Komisi III atas terpilihnya Firli sebagai pimpinan yang baru tidak bisa menyenangkan semua orang.

"Ya biasa lah namanya pemilihan (ada) pro dan kontra, kita kan enggak bisa menyenangkan hati orang," kata Erma di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/9).


Menurutnya, lima nama pimpinan KPK baru yang dipilih oleh Komisi III itu merupakan komposisi yang terbaik. Komposisi itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Kalau pro dan kontra menurut kami di Komisi III biasa lah itu. Nggak mungkin bisa menyenangkan hati semua orang," ungkapnya.

Erma menitipkan pesan supaya Firli dapat menjalankan peran sebagai Ketua sesuai dengan UU. Selain itu juga harus bisa bersinergi dengan aparat hukum yang lain.

"Itu mandat UU, bukan kita buat-buat, karena UU menyebutkan demikian. Tugasnya tidak ada yang lain, menjalankan UU KPK itu seperti biasa. Jalankan UU," tandas politikus Partai Demokrat ini.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya