Berita

Saut Situmorang/Net

Politik

Saut Situmorang Tantang DPR Perang Pikiran

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 | 22:15 WIB | LAPORAN: FAISAL ARISTAMA

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai ada 70 pasal pada draf revisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang melemahkan KPK.

Atas dasar itu, mantan orang BIN itu menyatakan perang pikiran dengan DPR tentang upaya revisi UU KPK.  

"Kalau kita berdebat tentang yang disebut sekarang itu, kita bisa berdebat. Itu yang saya katakan. Mari kita perang pikiran," tantang Saut saat jumpa pers di gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (12/9).


Perang pikiran yang dimaksud untuk mengurai dugaan DPR melakukan “akal-akalan” di balik pengguliran wacana revisi UU KPK yang tidak memiliki urgensi apapun.

Selama perang berlangsung, Saut meminta proses revisi dihentikan terlebih dahulu dan menunggu anggota DPR baru dilantik.

"Jadi sekarang ini beradu argumentasi, beradu pustaka, literatur, naskah akademik. Oleh sebab itu, kita minta hentikan dulu, lantik dulu DPR-nya, mari kita bahas dari awal," tegasnya.

Poin yang ditekankan dalam adu argumen ini adalah mengenai extraordinary crime. Apakah DPR menganggap kejahatan extraordinary crime seperti korupsi sudah berakhir.

“Kalau (sudah) enggak (ada), berarti anda (DPR) tumpul, otak anda,” sambungnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Koperasi Harus Saling Berkolaborasi Perbesar Dampak Ekonomi

Jumat, 10 April 2026 | 22:20

Presiden Harus Ganti Gus Ipul Demi Sukses Muktamar NU

Jumat, 10 April 2026 | 22:14

Demonstran: MK Harus Jaga Marwah dan Jangan Takut Tekanan

Jumat, 10 April 2026 | 22:06

Pimpinan Baru Ombudsman RI Bertekad Kawal Asta Cita dan Perkuat Pengawasan Publik

Jumat, 10 April 2026 | 22:02

Teddy Bantah Isu RI Kaos, BBM Subsidi Tak Naik Jadi Bukti

Jumat, 10 April 2026 | 21:43

Breaking News: KPK OTT Bupati Tulungagung Gatut Sunu Wibowo

Jumat, 10 April 2026 | 21:38

Reshuffle Menteri Prabowo Jangan Tebang Pilih

Jumat, 10 April 2026 | 21:16

Dihantam Gelombang Mundur, PKN: Mati Satu Tumbuh Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 21:02

Perlu Peraturan Pemerintah Baru Demi Lindungi 64 Juta UMKM di Era Digital

Jumat, 10 April 2026 | 20:48

TNI Digeber Lewat Bimtek Ketahanan Pangan

Jumat, 10 April 2026 | 20:44

Selengkapnya