Berita

Ada pejabat teras PPP lain yang bakal tersangkut kasus suap di Kemenag/Net

Hukum

Selain Romi Dan Lukman Hakim, Masih Ada Orang PPP Yang Diduga Terlibat Suap Jabatan Kemenag

KAMIS, 12 SEPTEMBER 2019 | 10:06 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Sejumlah pejabat teras Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus terseret dalam pusaran kasus suap jual beli jabatan di Kementerian Agama.

Pasalnya, selain tersangka utama mantan Ketua Umum PPP, M Romahurmuziy aliar Romi, ada nama Ketua DPW PPP Jawa Timur, Musyaffa Noer, yang disebut ikut terlibat dalam pusaran kasus ini.

Fakta tersebut diungkapkan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Wawan Yunarwanto dalam sidang dakwaan Romi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis  (12/9).


Dikatakan Wawan, Musyaffa adalah pihak yang menyarankan terpidana Haris untuk menemui Romi setelah sulit bertemu langsung dengan Meteri Agama, Lukman Hakim Saefuddin guna membicarakan posisi Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur.

“Haris Hasanuddin sulit menemuinya (Lukman), maka oleh Musyaffa Noer disarankan menemui terdakwa (Romi) selaku anggota DPR RI sekaligus sebagai Ketua Umum PPP. Mengingat menteri agama Lukman Hakim Saifuddin adalah kader PPP,” kata Wawan dalam dakwaannya.

Dalam kasus ini, Romi didakwa bersama-sama dengan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menerima uang sebesar Rp 325 juta terkait dugaan jual-beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag).

Romi didakwa melanggar pasal 12 huruf b atau pasal 11 UU 31/1999 sebagaimana diubah dalam UU 20/ 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sementara, Haris selaku pihak pemberi suap sudah divonis dua tahun penjara setelah terbukti melakukan uang pelicin kepada Romi dan Lukman.

Populer

Panglima TNI Bantah Seskab Teddy Diperiksa Polisi Militer

Sabtu, 07 November 2026 | 09:32

Upaya Makar Geng Solo

Sabtu, 07 November 2026 | 05:07

Jokowi Sumber Masalah Bangsa

Minggu, 08 November 2026 | 08:43

Kapolri Suyudi Berpeluang dapat Serangan Balik

Jumat, 06 November 2026 | 04:27

PKS Anggap Permintaan Maaf Raffi Ahmad Belum Cukup

Minggu, 01 November 2026 | 22:28

Bonatua akan Diperiksa Bareskrim terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen Suket Gibran

Rabu, 04 November 2026 | 23:19

Sjafrie Kumpulkan para Jenderal Kemhan Bahas Potensi Ancaman

Sabtu, 07 November 2026 | 04:26

UPDATE

Hanura Bidik Comeback Politik di Tanah Papua pada 2029

Selasa, 10 November 2026 | 06:05

Merdeka 100 Persen: Ketika Perbedaan Menemukan Titik Temu

Selasa, 10 November 2026 | 05:56

BGN Tancap Gas Benahi Kapasitas Layanan dan Keamanan Pangan

Selasa, 10 November 2026 | 05:26

Sekolah Legislatif Muda IPB 2026 Targetkan Kepemimpinan Mahasiswa Berintegritas

Selasa, 10 November 2026 | 04:54

Kecelakaan Kapal Berulang, Laik Laut Hanya di Atas Kertas

Selasa, 10 November 2026 | 04:24

PT UOB Indonesia Digugat soal Penguasaan SHGB Lahan 17.200 Meter Persegi

Selasa, 10 November 2026 | 03:42

Partai Gajah Mati di Tengah Api

Selasa, 10 November 2026 | 03:18

KKP Salurkan Benih Ikan dan Udang untuk Pembudidaya Plus Restocking

Selasa, 10 November 2026 | 02:50

Tekanan Memundurkan dan Memakzulkan Gibran

Selasa, 10 November 2026 | 02:28

Danantara Diminta Perkuat Arsitektur BUMN, Begini Penjelasannya

Selasa, 10 November 2026 | 01:43

Selengkapnya