Jika Pemekaran Sesuai Aspirasi Tokoh Adat Papua, Pimpinan DPR Setuju

Pimpinan DPR RI tidak masalah dengan janji Presiden Joko Widodo menyetujui pemekaran wilayah di Papua.

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menilai, selama pemekaran menjadi bagian dari aspirasi para tokoh Papua dan Papua Barat, maka dia setuju.

"Kalau itu merupakan aspirasi dari tokoh-tokoh wilayah adat yang ada di sana, kenapa tidak?" ujarnya di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/9).

Fadli mengakui bahwa persetujuan untuk pemekaran wilayah boleh dilakukan selama berdampak lebih baik terhadap pembangunan di Bumi Cendrawasih.

"Kalau itu bisa dianggap menyelesaikan masalah dan mempercepat proses pembangunan di sana, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan ekonomi rakyat, dan sesuai dengan UU Otsus ya kenapa tidak. Tapi ini dengarkan dateng dari mereka, bukan hanya keinginan kita," jelasnya.

Wakil ketua umum Partai Gerindra ini menambahkan bahwa DPR pada dasarnya sudah menyepakati pemekaran wilayah. Tetapi, pemerintah yang memutuskan memoratorium pemekaran daerah otonomi baru.

"Kalau DPR dari dulu kan. Bahkan di 2014 soal daerah otonomi baru pun setuju, kan pemerintah yang melakukan moratorium," tandasnya.