Menkumham: Era Demokrasi Digital Harus Dipakai Untuk Kampanye Hal Baik

Dunia maya bagai pisau bermata dua bagi para pengguna. Di satu sisi, pengguna bisa menebarkan kebaikan dan mendapat manfaat, di sisi lain juga bisa mendatangkan keburukan.

Atas alasan itu, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H Laoly mengajak para pengguna internet untuk berperilaku baik saat berselanjar di dunia maya. Internet, sambungnya, adalah buatan manusia sehingga penggunaannya harus diarahkan menuju pemanfaatan yang lebih manusiawi.

Dalam hal ini, politisi PDI Perjuangan itu tidak ingin internet dijadikan alat untuk melakukan perundungan atau bully kepada sesama manusia. Gejala itu pernah terjadi saat Pemilu Serentak 2019 lalu, di mana selama masa kampanye kemarin ada kericuhan dengan political cyber bullying dan cyber victimazation.

"Ada perang "meme", tweet war, dan komentar-komentar tendensius menjatuhkan lawan yang membuat suasana politik jadi panas," urai Yasonna usai dikukuhkan sebagai Gurubesar Ilmu Kriminologi Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian, dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/9).

Akibat dari penyalahgunaan internet itu, pesta demokrasi yang harusnya menjadi pendidikan politik berubah menjadi malapetaka sosial. Sehingga terjadi polarisasi di tengah masyarakat, yang hingga kini masih terasa.

Singkatnya, Yasona mengajak para kriminolog, peneliti dan ilmuwan sosial menguraikan fenomena cyber crime, cyber bullying dan cyber victimization menjadi lebih ilmiah. Sehingga, muncul solusi untuk mengurangi perilaku political cyber bullying.

"Era society 5.0 harus membantu manusia-manusia, termasuk di Indonesia lebih bijak dalam menggunakan teknologi internet. Dengan begitu, era demokrasi digital bisa digunakan untuk mengampanyekan hal-hal baik dari praktik berdemokrasi," pungkasnya.

Dalam pidato pengukuhan berjudul “Dampak Cyber Bullying Dalam Kampanye Terhadap Masa Depan Demokrasi di Era 5.0” itu, Yasonna turut mengkampanyekan tagar #medsostanpabully.

Turut hadir dalam acara ini, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri,  Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, serta Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani. Sementara Kapolri Jenderal Tito Karnavian hadir sebagai perwakilan senat.