Berita

Presiden Jokowi/Net

Politik

Sering Blunder Di Periode Pertama, Jokowi Harus Pilih Orang Dekatnya Jadi Jubir

RABU, 11 SEPTEMBER 2019 | 10:40 WIB | LAPORAN: ANGGA ULUNG TRANGGANA

Komunikasi politik pemerintahan Joko Widodo selama ini dinilai memiliki kelemahan yang sangat kentara. Banyak orang di lingkaran Jokowi berbeda pandangan dan berujung blunder seringkali terjadi dalam 5 tahun terakhir.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, Ali Rifan saat berbincang dengan Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (11/9).

Ali Rifan menjelaskan, idealnya yang mewakili Istana ke publik adalah seorang jurubicara Presiden. Tujuannya agar informasi ke masyarakat menjadi terpusat.


"Jujur harus diakui, itulah salah satu kelemahan kepemimpinan Jokowi di periode pertama. Soal komunikasi yang belum terintegrasi. Antar menteri saling sindir, dan bahkan menteri dengan presiden beda pandangan (data)," paparnya.

Ali menyebut, di periode kedua nanti komunikasi dari Istana harus lebih jelas. Jokowi, kata Ali, harus benar-benar memilih orang yang dekat dan memahami gesture dan bahasa politik mantan Gubernur DKI Jakarta itu.
 
"Di periode kedua komunikasi harus lebih clear. Fungsi jubir presiden adalah menyampaikan berbagai komentar resmi atas nama presiden. Ia mewakili presiden di publik. Ini penting untuk menerjemahkan isi kepala sang presiden," tambahnya.

Selain itu, Ali Rifan meminta Jokowi memilih seorang jubir yang berintegritas dan hati-hati dalam menyampaikan setiap informasi ke publik. "Integritas di publik juga jadi syarat penting, karena dia mewakili presiden," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya