Berita

Gedung KPK/Net

Politik

Anggap Terlalu Politis, Relawan Jokowi Dorong DPR Bekukan KPK

SELASA, 10 SEPTEMBER 2019 | 16:05 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presidium Relawan Indonesia Bersatu yang menyebut diri sebagai pendukung Presiden Joko Widodo meminta DPR RI membekukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Presidium RIB, Risman Hidayat dalam serap aspirasi publik untuk seleksi calon pimpinan KPK di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

"Ayo DPR, kita sama sama rakyat kita bekukan KPK. Baru ketika terpilih kita komitmen tidak ada oknum KPK, terlalu jauh intervensi KPK," ujarnya.


Risman menguraikan, belakangan ini banyak pegawai KPK yang melakukan gerakan demonstrasi yang tidak etis. Mereka menolak kinerja pansel buatan Presiden Jokowi dalam menyeleksi capim KPK.

Selain itu, Risman juga menyoroti kerja KPK yang terkesan politis. Terutama, saat menangkap sejumlah pendukung Jokowi di Pilpres 2019 dan mengesampingkan informasi untuk kasus besar lainnya.

"Delapan bulan kemarin waktu pilpres banyak yang terjadi memang tidak lazim, ketika OTT terhadap pendukung pilpres yang berkuasa," jelasnya.

"Begitu kita mau ketemu pimpinan KPK terkait kasus besar juga terkait kelompok mereka, mereka menutupi," imbuhnya.

Terlebih belakangan KPK disebut-sebut ada istilah polisi Taliban di internalnya. Sehingga, kata Risman, dengan pembekuan maka KPK dapat kembali bersih saat diaktifkan ketika pimpinan KPK baru terpilih.

"Kita bersih bersih polisi Taliban ini kan sangat risih nih isu ini," demikian Risman.

Populer

Kekayaan Ibas Demokrat Naik Lebih 700 Persen dalam Empat Tahun, Total Rp354,7 Miliar

Kamis, 25 Juni 2026 | 05:22

KPK Sakit Jiwa

Kamis, 25 Juni 2026 | 15:08

Penggunaan Gedung Kemenhut oleh PSI Berpotensi Melanggar Hukum

Minggu, 28 Juni 2026 | 00:26

Mitra MBG Ultimatum BGN Cabut SE 12/2026 2x24 Jam

Selasa, 23 Juni 2026 | 18:32

Karier Gila-gilaan Mufli Budi Ananda: Dari Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris Krakatau Posco

Senin, 29 Juni 2026 | 00:00

KPK Didesak Bongkar Dugaan Aliran Dana ke Oknum Polisi dalam Kasus Bea Cukai

Jumat, 26 Juni 2026 | 01:30

Tim Mawar dan Tambang

Minggu, 28 Juni 2026 | 04:59

UPDATE

KPK Panggil PNS dan Karyawan Swasta di Kasus Gratifikasi Mantan Sekjen MPR

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:21

Kapolda Riau: Penghargaan Nugraha Sakanti Prestasi Seluruh Personel

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:20

Mahfud MD Ajak Masyarakat Tetap Cintai Polri Seburuk Apa Pun Kinerjanya

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:16

KPK Panggil Sejumlah Pejabat Imigrasi di Kasus Pemerasan Silmy Karim

Rabu, 01 Juli 2026 | 14:10

KPK Masih Periksa Bupati Kuansing Suhardiman Amby

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:48

Audit Dugaan Penyimpangan Impor Sianida PPI, KPK dan BPKP Didesak Turun Tangan

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:39

Komisi I DPR Ungkap Alasan Draf RUU KKS Belum Dibuka ke Publik

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:35

Bos Maktour yang Juga Mertua Dito Ariotedjo Dipanggil KPK

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:21

Masih Penyesuaian Sistem, Pajak Olshop di Marketplace Berlaku Mulai 1 Agustus

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:16

Prabowo Layak Dicontoh Bagi Siapa Pun yang Ingin Jadi Presiden

Rabu, 01 Juli 2026 | 13:01

Selengkapnya