Berita

Gedung KPK/Net

Politik

Anggap Terlalu Politis, Relawan Jokowi Dorong DPR Bekukan KPK

SELASA, 10 SEPTEMBER 2019 | 16:05 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presidium Relawan Indonesia Bersatu yang menyebut diri sebagai pendukung Presiden Joko Widodo meminta DPR RI membekukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Presidium RIB, Risman Hidayat dalam serap aspirasi publik untuk seleksi calon pimpinan KPK di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

"Ayo DPR, kita sama sama rakyat kita bekukan KPK. Baru ketika terpilih kita komitmen tidak ada oknum KPK, terlalu jauh intervensi KPK," ujarnya.


Risman menguraikan, belakangan ini banyak pegawai KPK yang melakukan gerakan demonstrasi yang tidak etis. Mereka menolak kinerja pansel buatan Presiden Jokowi dalam menyeleksi capim KPK.

Selain itu, Risman juga menyoroti kerja KPK yang terkesan politis. Terutama, saat menangkap sejumlah pendukung Jokowi di Pilpres 2019 dan mengesampingkan informasi untuk kasus besar lainnya.

"Delapan bulan kemarin waktu pilpres banyak yang terjadi memang tidak lazim, ketika OTT terhadap pendukung pilpres yang berkuasa," jelasnya.

"Begitu kita mau ketemu pimpinan KPK terkait kasus besar juga terkait kelompok mereka, mereka menutupi," imbuhnya.

Terlebih belakangan KPK disebut-sebut ada istilah polisi Taliban di internalnya. Sehingga, kata Risman, dengan pembekuan maka KPK dapat kembali bersih saat diaktifkan ketika pimpinan KPK baru terpilih.

"Kita bersih bersih polisi Taliban ini kan sangat risih nih isu ini," demikian Risman.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Zero ODOL Sulit Diterapkan, DPR Ingatkan Risiko Inflasi di Sektor Logistik

Jumat, 10 April 2026 | 12:14

Catut Nama Pimpinan KPK, Komplotan Pegawai Gadungan Peras Anggota DPR

Jumat, 10 April 2026 | 11:51

Sentimen Perang Picu Spekulasi Logistik: Ancaman Baru bagi Stabilitas Pangan Nasional

Jumat, 10 April 2026 | 11:39

Komplotan Pegawai KPK Gadungan Dibongkar, 17.400 Dolar AS Disita dari Aksi Pemerasan

Jumat, 10 April 2026 | 11:28

DPR: Sejumlah Jalan Tol Cacat Sejak Awal Konstruksi

Jumat, 10 April 2026 | 11:16

Emas Antam Makin Mahal, Cek Daftarnya Hari Ini

Jumat, 10 April 2026 | 11:05

KPK-Polda Metro Tangkap 4 Pegawai Gadungan di Jakarta Barat

Jumat, 10 April 2026 | 11:03

Ini Kronologi Kasus Petral yang Menjerat Riza Chalid dan Enam Tersangka Lainnya

Jumat, 10 April 2026 | 10:53

Bulan Ini Prabowo Bakal Groundbreaking 21 Proyek Hilirisasi dan 29 Titik PSEL

Jumat, 10 April 2026 | 10:49

KPK Terapkan Skema Kerja BDR-BDK untuk Dukung Efisiensi Energi

Jumat, 10 April 2026 | 10:34

Selengkapnya