Berita

Gedung KPK/Net

Politik

Anggap Terlalu Politis, Relawan Jokowi Dorong DPR Bekukan KPK

SELASA, 10 SEPTEMBER 2019 | 16:05 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Presidium Relawan Indonesia Bersatu yang menyebut diri sebagai pendukung Presiden Joko Widodo meminta DPR RI membekukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Hal tersebut diungkapkan Anggota Presidium RIB, Risman Hidayat dalam serap aspirasi publik untuk seleksi calon pimpinan KPK di Komisi III DPR, Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

"Ayo DPR, kita sama sama rakyat kita bekukan KPK. Baru ketika terpilih kita komitmen tidak ada oknum KPK, terlalu jauh intervensi KPK," ujarnya.


Risman menguraikan, belakangan ini banyak pegawai KPK yang melakukan gerakan demonstrasi yang tidak etis. Mereka menolak kinerja pansel buatan Presiden Jokowi dalam menyeleksi capim KPK.

Selain itu, Risman juga menyoroti kerja KPK yang terkesan politis. Terutama, saat menangkap sejumlah pendukung Jokowi di Pilpres 2019 dan mengesampingkan informasi untuk kasus besar lainnya.

"Delapan bulan kemarin waktu pilpres banyak yang terjadi memang tidak lazim, ketika OTT terhadap pendukung pilpres yang berkuasa," jelasnya.

"Begitu kita mau ketemu pimpinan KPK terkait kasus besar juga terkait kelompok mereka, mereka menutupi," imbuhnya.

Terlebih belakangan KPK disebut-sebut ada istilah polisi Taliban di internalnya. Sehingga, kata Risman, dengan pembekuan maka KPK dapat kembali bersih saat diaktifkan ketika pimpinan KPK baru terpilih.

"Kita bersih bersih polisi Taliban ini kan sangat risih nih isu ini," demikian Risman.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Tambahan Dana BBM Subsidi Tembus Rp2 Triliun per Hari

Jumat, 10 April 2026 | 02:02

HIPKA Dorong Kepercayaan Pengusaha di Tengah Ketidakpastian Global

Jumat, 10 April 2026 | 01:26

Warga Dunia Khawatir Konflik Iran-Israel Kembali Pecah

Jumat, 10 April 2026 | 01:19

Perlu Hitungan Matang Jaga Ketahanan BBM

Jumat, 10 April 2026 | 01:04

Sandiaga Uno Raih Penghargaan Muzakki Teladan Berdampak

Jumat, 10 April 2026 | 00:31

Prabowo Cerdas Sikapi Wacana Impeachment

Jumat, 10 April 2026 | 00:18

Masa Depan Jakarta Ada di Kota Tua dan Kepulauan Seribu

Jumat, 10 April 2026 | 00:05

Gencatan Senjata Iran-Israel Bukan Akhir Konflik, Indonesia Wajib Waspada

Kamis, 09 April 2026 | 23:41

Badan Pelaksana Otoritas Danau Toba Butuh Pemimpin Baru

Kamis, 09 April 2026 | 23:24

MRT Adalah Game Changer Transformasi Kota Tua Jakarta

Kamis, 09 April 2026 | 23:03

Selengkapnya