Berita

Ketum Hanura Oesman Sapta Odang/RMOL

Politik

OSO: Tidak Ada Satupun Yang Ingin Lemahkan KPK

SELASA, 10 SEPTEMBER 2019 | 12:31 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Partai politik sudah mulai menunjukkan sikap jelas terkait keputusan DPR yang akan merevisi UU 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Salah satunya Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yang mengaku sedang melakukan kajian mendalam soal draf revisi ynag diusulkan oleh Badan legislasi DPR. 

"Kami sedang mempelajari ini secara mendalam," ujar Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).


OSO, begitu dia karib disapa meminta semua pihak tidak terlalu banyak berdebat sebelum mengetahui secara utuh soal substansi revisi UU KPK.

Hanura, kata OSO, menganggap revisi UU KPK bukanlah hal keliru. Ia meyakini tidak ada satupun pihak yang ingin melemahkan KPK.

"Tapi tentunya kita tak akan melemahkan KPK," tukasnya.

Belakangan, revisi UU KPK mendapat banyak mendapat kritik dan penolakan. Pasalnya, tidak sedikit yang mengatakan revisi UU adalah langkah melemahkan KPK. beberapa substansi yang dituding sebagai upaya pelemahan KPK adalah rencana revisi soal penyadapan, pembentukan Dewan Pengawas KPK, aturan pegawai dan juga soal penerbitan SP3 (Surat Penghentian Penyidikan Perkara).

Populer

Camat Madiun Minta Maaf Usai Bubarkan Bedah Buku ‘Reset Indonesia’

Selasa, 23 Desember 2025 | 04:16

Adik Kakak di Bekasi Ketiban Rezeki OTT KPK

Senin, 22 Desember 2025 | 17:57

Ketika Kebenaran Nasib Buruh Migran Dianggap Ancaman

Sabtu, 20 Desember 2025 | 12:33

OTT KPK juga Tangkap Haji Kunang Ayah Bupati Bekasi

Jumat, 19 Desember 2025 | 03:10

Uang yang Diamankan dari Rumah Pribadi SF Hariyanto Diduga Hasil Pemerasan

Rabu, 17 Desember 2025 | 08:37

Kajari Bekasi Eddy Sumarman yang Dikaitkan OTT KPK Tak Punya Rumah dan Kendaraan

Sabtu, 20 Desember 2025 | 14:07

Terlibat TPPU, Gus Yazid Ditangkap dan Ditahan Kejati Jawa Tengah

Rabu, 24 Desember 2025 | 14:13

UPDATE

Kepala Daerah Dipilih DPRD Bikin Lemah Legitimasi Kepemimpinan

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:59

Jalan Terjal Distribusi BBM

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:39

Usulan Tanam Sawit Skala Besar di Papua Abaikan Hak Masyarakat Adat

Jumat, 26 Desember 2025 | 01:16

Peraih Adhyaksa Award 2025 Didapuk jadi Kajari Tanah Datar

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:55

Pengesahan RUU Pengelolaan Perubahan Iklim Sangat Mendesak

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:36

Konser Jazz Natal Dibatalkan Gegara Pemasangan Nama Trump

Jumat, 26 Desember 2025 | 00:16

ALFI Sulselbar Protes Penerbitan KBLI 2025 yang Sulitkan Pengusaha JPT

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:58

Pengendali Pertahanan Laut di Tarakan Kini Diemban Peraih Adhi Makayasa

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:32

Teknologi Arsinum BRIN Bantu Kebutuhan Air Bersih Korban Bencana

Kamis, 25 Desember 2025 | 23:15

35 Kajari Dimutasi, 17 Kajari hanya Pindah Wilayah

Kamis, 25 Desember 2025 | 22:52

Selengkapnya