PMII: Jangan Sampai KPK Jadi Alat Politik

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diharapkan tidak menjadi alat politik pada akhir periodenya. Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Sabolah Al Kalamby.

Menurutnya, integritas KPK tetap harus dijaga. Jangan sampai citra lembaga antirasuah ini dimanfaatkan oleh oknum atau sekelompok orang di akhir masa jabatan yang bisa merusak integritas KPK dan tentu akan menjadi guncangan bagi negara.

"Kita tahu akhir-akhir ini ada guncangan besar terjadi di negara kita. Sangat wajar publik khawatir jika situasi ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk mempengaruhi integritas KPK dalam menindak seseorang diakhir massa jabatannya, apalagi ada beberapa nama dari internal KPK yang tidak masuk 10 besar dalam capim," ujarnya.

Sabolah juga berharap di tengah keputusan DPR yang akan merevisi UU KPK, lembaga antirasuah itu diminta terus menjalankan tugas dan fungsinya pemberantasan korupsi secara obyektif.

"Karena jika KPK terpengaruh, bisa jadi dimanfaatkan sebagai alat politik oleh oknum-oknum tertentu. Kami khawatir malah akan memperkeruh situasi yang ada. Masyarakat harus tetap memantau sebagai bentuk support pada KPK," tambahnya.

Dia menegaskan, jika KPK nantinya tidak bekerja secara profesional maka publik pasti akan merespons. "Jika KPK mulai tidak obyektif dan tebang pilih dalam menangani korupsi, maka tentu masyarakat tidak akan tinggal diam dan pasti akan punya penilaian tersendiri,” tegasnya.