Capim KPK Nurul Ghufron: SP3 Alamiah Dari Proses Hukum

Rencana pemberian mekanisme penghentian penyidikan atau SP3 dalam proses penyidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seperti dalam draf revisi UU KPK mendapat dukungan calon pimpinan KPK.

Satu capim KPK Nurul Ghufron mengaku, dalam tahapan uji kepatutan dan kelayakan yaitu penulisan makalah, dia mendapat tema penghentian penyidikan oleh KPK.

"Makalah saya menyampaikan bahwa penghentian penyidikan itu adalah mekanisme yang alami dalam sebuah sistem," ujar Gufron di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).

Gufron mengatakan dalam satu penyidikan tidak selalu berakhir dengan penuntutan. Dia contohkan hal yang sama terjadi dalam mekanisme metabolisme tubuh manusia.

"Secara alami dalam sistem tubuh apa yang dikonsumsi ada yang menghasilkan daging, energi. Tapi ada juga yang menghasilkan sampah yang perlu dibuang menjadi kotoran," jelasnya.

"Begitupun peradilan pidana tidak semua di sini akan menghasilkan kasus yang dituntut kemudian dihadirkan di hadapan sidang untuk diperiksa di hadapan sidang," urai Gufron menambahkan.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Jember ini pun menyebutkan, dengan pemberian mekanisme SP3 maka hal-hal yang bersifat keliru dalam kinerja KPK dapat diperbaiki.

"Tidak semuanya menghasilkan kebenaran, maka untuk hal-hal yang bersifat kesalahan memungkinkan perlu dihentikan," demikian Gufron.