Capim KPK jalani uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR/RMOL
Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (capim KPK) mengikuti tahap awal uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test oleh Komisi III DPR RI di Gedung Nusantara II, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/9).
Tahap awal, 10 calon pimpinan diberikan tugas untuk menuliskan makalah sebagai bahan uji kepatutan dan kelayakan.
Komisi III memberikan 14 tema kepada 10 capim yang ditentukan secara acak. Peserta diberikan waktu 90 menit untuk menyelesaikan makalah dengan rincian 60 menit untuk menulis dan 30 menit untuk pencetakan.
Berikut 14 tema makalah yang diberikan Komisi III DPR kepada 10 calon pimpinan KPK:
1. Perbaikan dan peningkatan tata kelola organisasi SOM KPK yang sesual dengan ketentuan perundang-undangan, serta sistem pengawasan terhadap akuntabilitas dan profesionalitas internal pegawai KPK.
2. penguatan kebijakan internal dan pemanfaatan sistem elektronlk dan teknologi dalam peningkatan akuntabilitas di bidang penegakan hukum yang sesuai dengan hukum acara pidana dan tata administrasi yang baik.
3. pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor sumber daya alam, keuangan, dan surnber penerimaan negara lainnya.
4.Peran KPK dalam penguatan aparat penegak hukum di bidang penegakan hukum secara efektif, sinergls, dan profesional melalui kerjasama serta koordinasi dan supervisi.
5. Fokus KPK dalam penguatan arah kebijakan dan lmplementasi program anti korupsl umuk pengembalian dan pemulihan keuangan negara.
6. Peran KPK dalam melaksanakan monitoring dan percepakan upaya reformasl di sistem pelayanan publik dan penyelenggaran pemerintah untuk menclptakan sistem pemerintahan yang berslh dan akuntabel.
7. Penyelesaian utang perkara yang besar dan menarik perhatian masyarakat di kpk secara menyeluruh dalam rangka pengembalian aset negara serta menimbulkan efek jera.
8. lnovasi dan strategi pencegahan korupsi bersama seluruh pihak secara sinergis dan efektif dalam menciptakan reformasi budaya koruptif dan pengenalan resiko korupsi di indonesia.
9. Efektlfitas strategi nasional pencegahan korupsi di sektor keuangan negara, perizinan dan tata niaga, dan penegakan hukum dan reformasi birokrasi darl pendekatan dampak dan capaian target program ami korupsi KPK.
10. Pola implementasl tugas dan wewenang KPK yang seusai dengan asas kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan proporsionalitas.
11. Penguatan peran sektor swasta dan korporasi dalam membantu penciptaan budaya dan pendldikan anti korupsi.
12. Evaluasi penindakan KPK: ketergantungan KPK pada Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan kesulitan pengungkapan perkara secara menyeluruh.
13. Kewenangan pemberian SP3 sebagai bentuk perwujudan asa: keseimbangan, profesionalisme, keadilan, dan kepastian hukum dalam penegakan hukum.
14. Pentingnya pengawasan pelaksanaan kewenangan dan etik seluruh pegawal termasuk pada upaya paksa dan penyadapan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
