Presiden Joko Widodo harus segera berbenah diri dalam menghadapi pemerintahan di periode kedua. Sebab berkaca periode 2014-2019, pemerintahan Jokowi seakan tak punya 'pintu' yang jelas.
Salah satu yang disoroti adalah soal penunjukan jurubicara presiden.
Di periode pertama, pengamat politik Adi Prayitno mengkritisi ketidakjelasan jurubicara yang ditunjuk presiden dalam memberikan informasi soal dinamika yang terjadi kepada masyarakat.
Mulai dari masalah ekonomi, isu kebhinekaan, hingga masalah terbaru soal kerusuhan Papua yang tak termanajemen dengan baik.
"Hampir semua pembantu Jokowi bicara soal Papua, dari mulai Kepala Staf Presiden (Moeldoko), menteri, sampai jurubicara yang terkenal sebagai ulama (Ali Mochtar Ngabalin) ini bicara semua," kata Adi saat berbincang dengan redaksi beberapa saat lalu.
Menurutnya, kerja sistem 'keroyokan' tersebut sangat tidak efektif untuk sekelas kepala negara. Ia pun berpandangan hilangnya sosok jurubicara sentral Istana usai Johan Budi tenggelam dan memilih berkontestasi di Pemilu melalui kendaraan politik PDIP.
"Memang sejak Johan Budi ngilang itu seakan kita lihat manajemennya amburadul, acak-acakan," sambungnya.
Atas dasar itu, ia pun menyarankan kepada Presiden Joko Widodo yang akan kembali memerintah bersama dengan Wapres KH Maruf Amin berbenah diri dalam membereskan keberadaan jubir.
Ia mengusulkan, periode kedua Jokowi memerlukan sedikitnya lima jubir yang dibagi dalam beberapa persoalan.
"Misal soal politik ada Jubir sendiri, kemudian soal keagamaan ditunjuk siapa yang bicara, dari sisi ekonomi siapa. Minimal lima lah karena tugas presiden kan memang tidak mudah," tandasnya.
