Berita

Ruslan Abdul Gani/Net

Politik

Jika Terpilih, Ruslan Abdul Gani Siap Jaga Kekompakan Dan Independensi BPK

JUMAT, 06 SEPTEMBER 2019 | 09:42 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Komisi XI DPR sudah mulai melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) periode 2019-2024. Salah satu calon anggota BPK yang mengikuti fit and proper test adalah Ruslan Abdul Gani.

Di hadapan anggota Komisi XI DPR, Ruslan secara meyakinkan memaparkan soal tugas dan wawenang BPK. Menurutnya, jika diberi amanah menjadi anggota BPK dia siap menjalankan tugas dan wewenang BPK sesuai UU 15/2006.

"Jika nanti saya dipilih maka saya akan melakukan penguatan peran BPK guna mempercepat tercapainya tujuan nasional," ujar Ruslan di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis malam (5/9).


Selain itu, Ruslan mengatakan, dirinya juga siap mengembalikan kemandirian lembaga negara baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia. Terlebih, dalam menjaga kemandirian BPK dalam penganggaran dan pengelolaan SDM sesuai UU 15/2006.

"Nanti kita juga akan melakukan komunikasi dan kolaborasi antar lembaga negara dalam suatu rencana aksi bersama dan agenda bersama," katanya.

Dia juga akan melakukan optimalisasi auditorat keuangan negara yang berada di bawahnya. Dia berkomitmen mengupayakan mekanisme pengambilan keputusan yang bersifat kolegial antar sesama anggota BPK, sehingga setiap keputusan BPK merupakan hasil permufakatan bersama dan dilakukan secara akuntabel dan transparan.

"Untuk menjaga kualitas dari pada hasil pemeriksaan BPK, saya akan menerapkan sistem pengendalian yang terukur. Sehingga setiap lini yang terkait pemeriksaan bisa mengetahui porsi dan perannya dalam suatu laporan hasil pemeriksaan yang dihasilkan," paparnya.

Lebih jauh Ruslan juga menanggapi pertanyaan mengenai banyaknya politisi yang ingin maju menjadi anggota BPK. Menurutnya, politisi yang berniat ingin menjadi anggota BPK tidak serta merta menghilangkan independensi lembaga itu sendiri.

"Apakah pernah terbukti politisi bisa mengurangi independensi BPK-nya sendiri? Kalau nggak ya janganlah terlalu cepat menjustifikasi sesuatu gitu kan, kalau bisa itu dihindari. Dan saya yakin yang ada sekarang kita akan berjuang juga untuk menjaga (independensi) itu," ungkapnya kepada wartawan usai mengikuti tes.

Sejumlah tokoh telah menyampaikan dukungan kepada Ruslan Abdul Gani untuk dipilih sebagai anggota BPK. Mereka antara lain Ketua Asosiasi Muslim Profesional (Ampro) Indonesia Syarief Sayid Shebubakar, ahli akuntansi Prof. Lindrianasari dan Ketua Umum DPP Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) Bursah Zarnubi.

Ruslan dinilai sebagai satu-satunya calon dari unsur internal BPK yang memiliki latar belakang pendidikan akuntan murni, mulai dari tingkat S1 maupun S2.

Dengan keahlian dan pengalamannya, Ruslan dianggap memiliki kualifikasi kompetensi yang dibutuhkan sebagai pemimpin BPK karena menguasai persoalan audit keuangan hingga hal detail yang sangat teknis.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya