Lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo harus melakukan evaluasi terutama dalam hal koordinasi sebelum mengeluarkan satu sikap di ruang publik.
Hal tersbut diungkapkan anggota Fraksi PPP DPR RI, Amir Uskara dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (6/9).
"Dalam membuat statement atau keputusan urgen tentang Papua, harunya pimpinan kita itu berkordinasi sebelum mengeluarkan sikap," ujar Amir.
Orang-orang Istana nampaknya tidak sepemikiran soal mekanisme terbaik dalam menyelesaikan kerusuhan di Papua dan Papua Barat.
Misalnya, Kepala KSP Moeldoko berharap ada bantuan Amerika Serikat terkait penaganan Papua, sementara Menko Polhukam Wiranto menyebut bantuan asing tidak diperlukan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.
Amir yang juga anggota Komisi III ini menyebut, apapun yang dikatakan Moeldoko dan Wiranto akan menjadi simbol negara. Sehingga, mereka harus sejalan dan sepaham.
"Kalau misalnya ada pejabat yang beda pandangan terkait satu masalah serius tentu ini membuat masyarakat akan berpikir, ini ada apa?" demikian Amir.
Belakangan, Moeldoko mengklarifikasi pernyataannya. Dia menegaskan, saat bertemu dengan Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, David R Stilwell, sama sekali tidak ada permintaan dukungan kepada Amerika soal Papua.
"Saat itu, yang saya sampaikan adalah kita ingin sama-sama menjaga situasi yang baik, situasi yang stabil, karena semua negara memiliki kepentingan yang sama," ujar mantan Panglima TNI itu.
