Berita

Amir Uskara/Net

Politik

Soal Papua, Pemerintah Sebaiknya Koordinasi Dulu Sebelum Cuap-cuap Ke Publik

JUMAT, 06 SEPTEMBER 2019 | 10:15 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo harus melakukan evaluasi terutama dalam hal koordinasi sebelum mengeluarkan satu sikap di ruang publik.

Hal tersbut diungkapkan anggota Fraksi PPP DPR RI, Amir Uskara dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (6/9).

"Dalam membuat statement atau keputusan urgen tentang Papua, harunya pimpinan kita itu berkordinasi sebelum mengeluarkan sikap," ujar Amir.


Orang-orang Istana nampaknya tidak sepemikiran soal mekanisme terbaik dalam menyelesaikan kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Misalnya, Kepala KSP Moeldoko berharap ada bantuan Amerika Serikat terkait penaganan Papua, sementara Menko Polhukam Wiranto menyebut bantuan asing tidak diperlukan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Amir yang juga anggota Komisi III ini menyebut, apapun yang dikatakan Moeldoko dan Wiranto akan menjadi simbol negara. Sehingga, mereka harus sejalan dan sepaham.

"Kalau misalnya ada pejabat yang beda pandangan terkait satu masalah serius tentu ini membuat masyarakat akan berpikir, ini ada apa?" demikian Amir.

Belakangan, Moeldoko mengklarifikasi pernyataannya. Dia menegaskan, saat bertemu dengan Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, David R Stilwell, sama sekali tidak ada permintaan dukungan kepada Amerika soal Papua.

"Saat itu, yang saya sampaikan adalah kita ingin sama-sama menjaga situasi yang baik, situasi yang stabil, karena semua negara memiliki kepentingan yang sama," ujar mantan Panglima TNI itu.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya