Berita

Amir Uskara/Net

Politik

Soal Papua, Pemerintah Sebaiknya Koordinasi Dulu Sebelum Cuap-cuap Ke Publik

JUMAT, 06 SEPTEMBER 2019 | 10:15 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo harus melakukan evaluasi terutama dalam hal koordinasi sebelum mengeluarkan satu sikap di ruang publik.

Hal tersbut diungkapkan anggota Fraksi PPP DPR RI, Amir Uskara dalam perbincangan dengan Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (6/9).

"Dalam membuat statement atau keputusan urgen tentang Papua, harunya pimpinan kita itu berkordinasi sebelum mengeluarkan sikap," ujar Amir.


Orang-orang Istana nampaknya tidak sepemikiran soal mekanisme terbaik dalam menyelesaikan kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Misalnya, Kepala KSP Moeldoko berharap ada bantuan Amerika Serikat terkait penaganan Papua, sementara Menko Polhukam Wiranto menyebut bantuan asing tidak diperlukan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

Amir yang juga anggota Komisi III ini menyebut, apapun yang dikatakan Moeldoko dan Wiranto akan menjadi simbol negara. Sehingga, mereka harus sejalan dan sepaham.

"Kalau misalnya ada pejabat yang beda pandangan terkait satu masalah serius tentu ini membuat masyarakat akan berpikir, ini ada apa?" demikian Amir.

Belakangan, Moeldoko mengklarifikasi pernyataannya. Dia menegaskan, saat bertemu dengan Asisten Menteri Luar Negeri Amerika Serikat untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, David R Stilwell, sama sekali tidak ada permintaan dukungan kepada Amerika soal Papua.

"Saat itu, yang saya sampaikan adalah kita ingin sama-sama menjaga situasi yang baik, situasi yang stabil, karena semua negara memiliki kepentingan yang sama," ujar mantan Panglima TNI itu.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Kopilot Malaysia Ngaku Diupah Rp220 Juta Selundupkan 26 Kg Ekstasi ke Jakarta

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 00:20

Merdeka dalam Keserakahan: Ilusi Kemerdekaan di Usia 81 Tahun

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 00:02

Polda Metro Masih Selidiki Dugaan Pencabulan oleh Oknum Pendeta

Jumat, 31 Juli 2026 | 23:52

Loyalis Anies Dicecar KPK soal Jual Beli Properti di Kasus TPPU Rita Widyasari

Jumat, 31 Juli 2026 | 23:25

Begini Respons Deddy Sitorus Usai Dilaporkan KWP ke MKD

Jumat, 31 Juli 2026 | 23:02

Warga Tuban Terdampak Debu Pabrik, Semen Indonesia Mangkir Dipanggil DPRD

Jumat, 31 Juli 2026 | 22:11

Terjang Ombak, Dedikasi Mantri BRI Buka Jalan Akses Finansial Pulau Seram

Jumat, 31 Juli 2026 | 22:02

Bea Cukai Ciduk Kopilot Kurir Narkoba, Duit Negara Rp207,9 Miliar Selamat

Jumat, 31 Juli 2026 | 21:41

Transformasi Danantara Dongkrak Pendapatan Telkom hingga Tembus Rp75,9 Triliun

Jumat, 31 Juli 2026 | 21:22

Polda Metro Jaya Cokok 728 Tersangka Curanmor

Jumat, 31 Juli 2026 | 21:06

Selengkapnya