Berita

Agung Laksono/RMOL

Politik

Munas Bulan Desember Bukan Keinginan Airlangga, Tapi Jadwal Rutin Partai

JUMAT, 06 SEPTEMBER 2019 | 01:13 WIB | LAPORAN: AHMAD KIFLAN WAKIK

Dewan Pakar Partai Golkar meminta seluruh kader bersabar dan tidak melakukan desakan berlebih soal jadwal musyawarah nasional (munas).

Ketua Dewan Pakar Partai Golkar, Agung Laksono menyebut jadwal munas sudah ditetapkan rutin lima tahunan setiap bulan Desember.

Agung pun menilai keliru ketika jadwal munas pada Desember itu dianggap sebagai keinginan sepihak Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto.


"Bulan Desember itu bukan keinginan Pak Airlangga saja, tapi memang sudah agenda yang tetap," ujarnya di Bilangan Cawang, Jakarta, Kamis (5/9).

Agung menyebut catatan Munas Partai Golkar biasa digelar Maret dan berubah menjadi bulan Oktober pada masa reformasi. Jadwal bulan Oktober dimundurkan pada Desember berdasarkan kesepakatan, dengan alasan bulan Oktober berbarengan dengan pelantikan presiden dan DPR RI.

"Biasanya Partai Golkar itu menyelenggarakan munasnya itu pada bulan mendekati waktu setelah penetapan pemerintahan, awalnya itu bulan maret penetapan presiden, tapi setelah reformasi kan geser ke Oktober, maka munasnya geser ke Desember," jelasnya.

"Jadi diselesaikan dulu nih mengutamakan kegiatan kegiatan kenegaraan, selesai kegiatan kenegaraan, agenda-agenda kenegaraan barulah kemudian agenda partai," urai mantan Menko Kesra ini.

Masih, kata Agung, catatan rutin munas pada bulan Desember dimulai pada tahun 2004 saat Jusuf Kalla memenangkan pertarungan dan menjadi ketua umum.

Populer

Kematian Penjaga Rumah Febrie Harus Diusut Tuntas

Senin, 27 Juli 2026 | 19:53

Jubir IKN Troy Pantouw Sempat Telepon Keluarga Sehari Sebelum Ditemukan Meninggal

Minggu, 26 Juli 2026 | 20:58

Selembar Ijazah Keliling Republik

Rabu, 22 Juli 2026 | 12:00

15 Jeriken Bensin yang Menenggelamkan Jabatan Ayah

Senin, 27 Juli 2026 | 01:03

Dana Nasabah Rp2,58 Miliar Raib, BCA Digugat ke PN Jakpus

Selasa, 28 Juli 2026 | 16:02

Ahli Waris Laporkan Dugaan Aset Tak Wajar Mantan Pejabat Negara ke KPK

Rabu, 22 Juli 2026 | 16:58

Kiprah Yadyn, Jaksa yang Antar Febrie Adriansyah ke KPK

Sabtu, 25 Juli 2026 | 21:55

UPDATE

Kopilot Malaysia Ngaku Diupah Rp220 Juta Selundupkan 26 Kg Ekstasi ke Jakarta

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 00:20

Merdeka dalam Keserakahan: Ilusi Kemerdekaan di Usia 81 Tahun

Sabtu, 01 Agustus 2026 | 00:02

Polda Metro Masih Selidiki Dugaan Pencabulan oleh Oknum Pendeta

Jumat, 31 Juli 2026 | 23:52

Loyalis Anies Dicecar KPK soal Jual Beli Properti di Kasus TPPU Rita Widyasari

Jumat, 31 Juli 2026 | 23:25

Begini Respons Deddy Sitorus Usai Dilaporkan KWP ke MKD

Jumat, 31 Juli 2026 | 23:02

Warga Tuban Terdampak Debu Pabrik, Semen Indonesia Mangkir Dipanggil DPRD

Jumat, 31 Juli 2026 | 22:11

Terjang Ombak, Dedikasi Mantri BRI Buka Jalan Akses Finansial Pulau Seram

Jumat, 31 Juli 2026 | 22:02

Bea Cukai Ciduk Kopilot Kurir Narkoba, Duit Negara Rp207,9 Miliar Selamat

Jumat, 31 Juli 2026 | 21:41

Transformasi Danantara Dongkrak Pendapatan Telkom hingga Tembus Rp75,9 Triliun

Jumat, 31 Juli 2026 | 21:22

Polda Metro Jaya Cokok 728 Tersangka Curanmor

Jumat, 31 Juli 2026 | 21:06

Selengkapnya