Sesepuh Partai Golkar Akbar Tanjung sepakat dengan DPP Partai Golkar untuk tetap menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar pada Desember 2019.
Pelaksanaan Munas akhir tahun nanti untuk meredam gejolak internal yang terlalu berlebihan di tengah adanya dorongan sebagian elite partai mempercepat penyelenggaraan Munas.
"Saya pikir ikuti saja ketentuannya kita tetap berpegang pada pelaksanaan Desember 2019. Yang penting sekarang Golkar harus menyiapkan mekanismenya, aturan mainnya seperti apa, dan mulai berdinamika secara demokratis bagi siapa pun yang ingin maju jadi Ketua Umum," ungkap Akbar saat ditemui di Hotel Sofyan, Jakarta, Kamis (5/9).
Menurut Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Golkar ini, dinamika menjelang Munas nanti adalah hal biasa dengan adanya bentuk-bentuk dukungan dari daerah-daerah.
"Sehingga kalau ada gerakan dukung-mendukung itu harus dihormati. Katakan Airlangga turun ke daerah dan ada deklarasi dukungan itu harus dihormati, atau untuk calon lain juga harus dihargai. Sehingga dinamika demokratis itu benar-benar berjalan," demikian Akbar.
Diwawancarai secara terpisah, pengamat komunikasi politik Hendri Satrio mengatakan saat ini Golkar bergejolak, dan ini momentum yang baik untuk menghindari hal itu.
Salah satu cara untuk mengantisipsi perpecahan, pelaksanaan Munas Golkar memang sebaiknya dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
"Golkar ini kan pernah hampir pecah. Kita harap agar sekarang kondusifitasnya dijaga, jangan sampai soal pelaksanaan Munas saja jadi ada konflik lagi. Kalau memang waktunya baru Desember ya tinggal diikuti saja aturan main itu," tandasnya.
