Berita

Presiden Joko Widodo/Net

Politik

Beli Mobil Mewah Dan Naikkan BPJS, Pengamat: Ideologi Jokowi Dan Menterinya Sengsarakan Rakyat

KAMIS, 05 SEPTEMBER 2019 | 16:49 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Presiden beserta jajaran kabinetnya dinilai tidak memiliki ideologi yang berpihak kepada rakyat kecil. Hal ini lantaran kebijakan yang dikeluarkan justru banyak menyengsarakan masyarakat.

"Persoalannya presiden enggak ada sense of crisis, ditambah pembantu-pembantunya di ekonomi semuanya, mulai dari Menkonya enggak ada yang punya ideologi memihak kepada rakyat kecil. Itu tercermin dari semua kebijakannya," ucap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pro Demokrasi (ProDem), Satyo Purwanto kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/9).

Ia melanjutkan, kebijakan yang dimaksud antara lain rencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat. Padahal masalah defisit BPJS harusnya dibereskan pemerintah sebagai pengelola.


"Persoalan salah urus BPJS itu akhirnya kok kenapa dibebankan kepada masyarakat dengan menambah iuaran?" herannya.

Yang lebih miris, pemerintah saat ini sudah menganggarkan untuk pengadaan mobil baru bagi menteri kabinet kerja Jilid II periode 2019-2024 mendatang. Hal ini kontras dengan utang Indonesia yang sudah menumpuk.

Apalagi, kebijakan Presiden Jokowi akan memberikan mobil mewah kepada menteri baru nantinya juga dianggap kebijakan yang tidak tepat di saat Indonesia saat ini memiliki hutang yang sangat banyak.

"(pembelian mobil baru) Enggak tepatlah ya. Sekarang pemerintah untuk bisa menaikkan APBN saja sudah megap-megap, injak sana injak sini, utang sana utang sini," tutupnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya