Setelah rencana menaikan Iuran BPJS Kesehatan dan tarif dasar listrik (TDL), Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan dengan wacana pemberian fasilitas kendaraan baru kepada Menteri kabinet kerja jilid II.
Sebagian publik menilai permasalahan kenaikan Iuran BPJS dan tarif Listrik jauh lebih penting, dibandingkan urusan kendaraan mobil dinas baru Toyota Crown 2.5 HV G-Executive untuk para pembantu Jokowi.
Menurut pengamat politik Hendri Satrio, sudah menjadi hal yang biasa dalam politik, ketika sudah terpilih maka perlahan harga-harga dinaikkan.
"Di politik memang begitu, ketika baru kepilih harga-harga naik, tetapi kalau ada pemilihan lagi ya diturunkan harganya," sindir Hendri Satrio saat dihubungi
Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/9).
Founder Lembaga Survei Kedai Kopi ini mengatakan, untuk persoalan kenaikan BPJS Kesehatan dan TDL memang merepotkan.
Menurutnya, pemerintah seharusnya ada opsi lain sebelum menaikan harga itu. "Kalau naikkan harga itukan cara paling mudah ya. Jangan kayak gitu dong," kata pria yang akrab disapa Hensat ini.
Hensat menyarankan, seharusnya presiden mengganti dulu menteri-menteri yang terkait dalam persoalan tersebut.
"Suruh dia pecahkan masalahnya. Kalau enggak bisa barulah naikkan. Tetapi menaikkan itu adalah opsi paling terakhir. Ganti dulu menterinya," tegas Hensat.
Kenaikan iuran BPJS dan TDL diprediksi akan terealisasi pada awal tahun mendatang. Sedangkan pengadaan mobil mewah akan direalisasikan untuk menteri periode mendatang.
Deketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani akan menaikkan iuran BPJS Kesehatan. Tujuannya untuk meningkatkan kinerja keuangan BPJS Kesehatan.
Sri Mulyani mengatakan kenaikkan dua kali lipat iuran itu, akan mengatasi defisit dan menjadikan surplus Rp17,2 triliun.
