Rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dan pencabutan subsidi listrik yang diikuti kenaikan harga tarif dasar listrik (TDL) yang dibebankan kepada rakyat sangat paradoks dengan pembelian mobil mewah para pejabat menteri kabinet kerja Jilid II.
Padahal, hingga saat ini kabinet baru di bawah pemerintahan Joko Widodo dan Maruf Amin belum dibentuk.
"Ada pemandangan paradoks. BPJS dan listrik akan dinaikan tapi pejabat belum kerja sudah dibelikan mobil," kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (5/9).
Hal ini seakan ada sekat dan pembeda antara kebijakan yang berdampak langsung kepada rakyat dan kebijakan untuk kesejahteraan pejabat itu sendiri.
"Padahal subsidi listrik dan BPJS sangat penting untuk rakyat kecil," ujar Adi.
Ia pun menyarankan kepada pemerintah untuk bersikap adil dalam membuat kebijakan untuk masyarakat secara luas.
Apabila pemerintah ingin menaikkan iuran BPJS Kesehatan dan tarif listrik, harus juga dibarengi dengan menaikkan pendapatan rakyat kecil agar tidak terbebani dengan kebijakan tersebut.
"Yang repot kan BPJS dan listrik tapi pendapatan rakyat stagnan," demikian Adi.
Menteri di Kabinet Kerja jilid II nantinya akan mendapatkan fasilitas mewah berupa mobil dinas baru Toyota Crown 2.5 HV G-Executive.
Di saat yang bersamaan, pemerintah berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan dua kali lipat dan mencabut subsidi listrik 24,4 juta pelanggan 900 VA pada tahun depan.
