Pemerintah Naikkan Iuran BPJS dan TDL Listrik Tapi Belikan Menteri Mobil Dinas Mewah, Gerindra: Miris!

Kebijakan Pemerintah Joko Widodo menaikkan iuran BPJS hingga dua kali lipat dan berencana mencabut subsidi listrik dinilai tidak prorakyat. Kebijakan Presiden Jokowi ini tidak sesuai dengan apa yang dikampanyekan saat Pilpres 2019 lalu.

Apalagi, rencana kenaikan iuran BPJS dan tarif dasar listrik (TDL) dibarengi dengan pembelian mobil mewah untuk kendaraan dinas para menteri.

"Miris, sangat berbeda dengan yang dikampanyekan pemimpinnya prorakyat," kata Wasekjen Partai Gerindra Andre Rosiade kepada Kantor Berita Politik RMOL sesaat lalu di Jakarta, Kamis (5/9).

Menurut Andre, kebijakan pemerintah tersebut sangat menyengsarakan rakyat. Lebih lanjut politikus Gerindra ini meminta pemerintah agar mengurungkan rencana tersebut. Apalagi, kondisi ekonomi saat ini yang cenderung melemah.

"Harapan kita tentu pemerintah jangan dulu menaikkan itu (BPJS dan TDL), di tengah kondisi ekonomi sulit. Ini tentu sangat menyulitkan bagi masyarakat," pungkasnya.

Sekadar informasi, para pembantu Jokowi di Kabinet Kerja jilid II nanti akan mendapatkan fasilitas mewah berupa mobil dinas baru Toyota Crown 2.5 HV G-Executive. Harga satu mobil ini kabarnya di atas 1 miliar rupiah.

Sementara, di saat yang bersamaan pemerintah justru menaikkan iuran BPJS Kesehatan hingga dua kali lipat, dan mencabut subsidi listrik bagi 24,4 juta pelanggan 900 VA pada tahun depan.