Ingin Pindahkan Ibukota, Pengamat: Mampunya Beli Agya Tapi Maksa Punya Rush Dengan Modal Utang

Rencana pemerintah memindahkan ibukota ke Kalimantan Timur dinilai terlalu memaksakan diri. Karena tidak diimbangi oleh kemampuan keuangan pemerintah.

Peneliti Founding Fathers House, Dian Permata mengatakan, seharusnya pemerintah mempertimbangkan banyak faktor ketika ingin pindahkan ibukota. Terutama faktor biaya.

"Kita ingin pindah ibukota, tapi kemampuan kita hanya untuk tangani masalah lain. (Seharusnya) ketika kita sudah mampu barulah kita mencicil supaya keinginan tercapai," ucap Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/9).

Dian pun mengibaratkan pemerintah seperti calon pembeli mobil. Pemerintah sebenarnya hanya mampu membeli mobil kelas LCGC (Low Cost Green Car) yang relatif murah, tapi memaksa punya mobil dengan kelas yang lebih tinggi dan lebih mahal. Meski harus berutang untuk mendapatkannya.

"Kan agak gila, kemampuan beli Agya tapi dia ngambil Rush, kan nggak mungkin gitu. Jadi ngambil risiko berutang 10 tahun, nah ini yang dikhawatirkan publik," jelas Dian.

Sehingga, Dian menilai pemerintah terlalu memaksakan diri karena modal untuk pemindahan ibukota belum diketahui asal usulnya. Sehingga keuntungan yang didapat pun sama-sama masih gelap.

Seharusnya, pemerintah lebih fokus dalam menjaga pertumbuhan ekonomi hingga 5,5 persen. Ketika ekonomi terus tumbuh secara positif, masyarakat pun akan cenderung lebih membuka diri terhadap rencana pemindahan ibukota.

"Kan ada berapa skema. Naikin dulu pertumbuhan ekonomi, naikkan ke 5,5 lah. Sehingga publik tidak akan terlalu menolak pemindahan ibukota," pungkasnya.