Berita

Menkeu Sri Mulyani/Net

Politik

Ichsanuddin Noorsy: Tidak Ada Kejayaan Negara Kalau Modalnya Selalu Utang

KAMIS, 05 SEPTEMBER 2019 | 10:40 WIB | LAPORAN:

Pengamat ekonomi Ichsanuddin Noorsy menyebut, tidak ada kejayaan sebuah bangsa jika perkembangan suatu negara dibangun dengan bertitik tumpu pada utang.

Demikian yang disampaikan Noorsy menyinggung  Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati yang selama ini tampak sangat gencar mengelola negara dengan utang.

"Tidak ada kejayaan suatu negara kalau modalnya selalu utang melulu," ungkapnya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/9).


Noorsy mengaku tak habis pikir kebijakan utang yang dilakukan Sri Mulyani yang diperkuat dengan pernyataan bandingan utang antara Indonesia Jepang dan juga Amerika Serikat (AS).

"Para ekonom-ekonom sekelas Sri Mulyani dan Chatib Basri membandingkan dengan Jepang dan Amerika, yang posisi utangnya juga tinggi. Ada perbedaan mendasar, pertama adalah perekonomian mereka antara sektor keuangan dan sektor riil kuat, kita masih rendah," ujar Noorsy.

"Kedua, pemerintah Jepang dan pemerintahan mereka mengutangnya sama bangsa mereka sendiri, enggak mau ngutang ke bangsa lain," sambung dia.

Noorsy juga menambahkan, Jepang dan Ameriksa memiliki struktur ekspor yang jauh lebih kuat daripada Indonesia.

"Tidak apple to apple membandingkan Indonesia dengan kondisi keuangan Jepang dan kondisi keuangan Amerika, struktur ekspor Jepang dan struktur ekspor Amerika demikian kuat," jelas dia.

"Jadi kalau membandingkan kondisi utang Indonesia dengan kondisi utang Jepang dan kondisi utang Amerika itu membandingkan anak kelas lima SD sama mahasiswa S3," tegasnya.

Mengutip APBNKiTA Agustus 2019, jumlah total utang pemerintah hingga akhir Juli 2019 mencapai Rp 4.603,62 triliun. Sekitar 39 persen diantaranya merupakan utang dalam denominasi valas. Apabila dengan asumsi Produk Domestic Bruto (PDB) per kapita akhir Juli sebesar Rp 15.599,01, rasio utang pemerintah terhadap PDB  menjadi 29,51 persen.

Pemerintah sendiri menegaskan bahwa utang pemerintah telah dikelola dengan aman. Bercermin dengan realisasi rasio defisit per PDB sebesar 1,14 persen yang dinilai masih jauh berada di bawah batas aman 3 persen serta realisasi rasio posisi utang sebesar  29,51 persen yang berada di bawah batas aman. 

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya