Berita

Ilustrasi Kemacetan Jakarta/Net

Nusantara

Pak Anies, Kenapa Pengguna Motor Tak Jadi Sasaran Kebijakan Ganjil-Genap Juga?

KAMIS, 05 SEPTEMBER 2019 | 09:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin mengubah kebiasaan rakyat supaya menggunakan angkutan umum. Untuk mengubah kebiasaan warga Ibukota harusnya yang menjadi sasaran utama adalah pengguna sepeda motor bukan pengguna mobil.

Demikian yang disampaikan oleh Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean  melalui Twitter pribadinya.

"Motor diyakini salah satu penyumbang polusi tertinggi di Jakarta. Tingginya motor ini karena transportasi umum tidak menarik bagi rakyat Jakarta. Lantas mengapa motor tidak kena ganjil genap?," kata Ferdinand pada Kamis (5/9).


Dirinya menambahkan, di Jakarta jumlah sepeda motor mungkin lebih dari 14 juta unit dengan pertumbuhan rata-rata 5 ribu unit dalam sehari.

Selain pemberlakuan ganjil genap kepada pengendara motor, menurut Ferdinand cara lain  yang efektif mengurangi jumlah kendaraan di jalan dalam waktu bersamaan adalah menggeser jam kerja.

"Misalnya sekolah jam 7, swasta pukul 8.30, PNS jam 9.30/10.00 WIB maka penumpukan kendaraan di jalan akan berkurang," jelasnya.

Jakarta adalah kota paling tinggi tingkat stres warganya di Indonesia dan nomor 18 kota-kota besar dunia.

"Mengapa stres? Dipicu kota yang ruwet, polutif, padat, ruang hijau terbuka kurang, keamanan dan angkutan umum," pungkas Ferdinand

Diketahui, kebijakan perluasan ganjil genap akan diterapkan pada tanggal 9 September mendatang dengan perluasan menjadi 25 ruas jalan di Ibukota.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

KPK Periksa Faisal Assegaf dalam Kasus Dugaan Suap Bea Cukai

Selasa, 07 April 2026 | 11:56

UPDATE

JK Menjelma Imam Besar Bagi Kelompok di Luar Kekuasaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:17

KPK Benarkan Panggil Pengusaha Rokok Haji Her, Tapi Mangkir dari Pemeriksaan

Rabu, 08 April 2026 | 10:02

Komisi X DPR Tekankan Kesejahteraan Guru dalam Revisi RUU Sisdiknas

Rabu, 08 April 2026 | 10:00

Iran Sebut Trump Setuju Penuhi 10 Syarat Gencatan Senjata

Rabu, 08 April 2026 | 09:56

IHSG Balik ke Level 7.000-an, Rupiah Menguat Usai Tersungkur ke Rekor Terendah

Rabu, 08 April 2026 | 09:54

Akselerasi Penyehatan, Adhi Karya Lakukan "Bersih-Bersih" Neraca

Rabu, 08 April 2026 | 09:40

Manuver JK Tak Perlu Dikhawatirkan

Rabu, 08 April 2026 | 09:33

Imparsial: Sudah Mendesak Dilakukan Revisi UU Peradilan Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:32

Berkas Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus Dilimpahkan ke Oditurat Militer

Rabu, 08 April 2026 | 09:21

KPK Soroti Dugaan Aliran Fasilitas ke Faisal Assegaf

Rabu, 08 April 2026 | 09:04

Selengkapnya