Berita

Ilustrasi Kemacetan Jakarta/Net

Nusantara

Pak Anies, Kenapa Pengguna Motor Tak Jadi Sasaran Kebijakan Ganjil-Genap Juga?

KAMIS, 05 SEPTEMBER 2019 | 09:17 WIB | LAPORAN: AHMAD ALFIAN

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ingin mengubah kebiasaan rakyat supaya menggunakan angkutan umum. Untuk mengubah kebiasaan warga Ibukota harusnya yang menjadi sasaran utama adalah pengguna sepeda motor bukan pengguna mobil.

Demikian yang disampaikan oleh Kepala Divisi Advokasi dan Hukum Partai Demokrat (PD) Ferdinand Hutahaean  melalui Twitter pribadinya.

"Motor diyakini salah satu penyumbang polusi tertinggi di Jakarta. Tingginya motor ini karena transportasi umum tidak menarik bagi rakyat Jakarta. Lantas mengapa motor tidak kena ganjil genap?," kata Ferdinand pada Kamis (5/9).


Dirinya menambahkan, di Jakarta jumlah sepeda motor mungkin lebih dari 14 juta unit dengan pertumbuhan rata-rata 5 ribu unit dalam sehari.

Selain pemberlakuan ganjil genap kepada pengendara motor, menurut Ferdinand cara lain  yang efektif mengurangi jumlah kendaraan di jalan dalam waktu bersamaan adalah menggeser jam kerja.

"Misalnya sekolah jam 7, swasta pukul 8.30, PNS jam 9.30/10.00 WIB maka penumpukan kendaraan di jalan akan berkurang," jelasnya.

Jakarta adalah kota paling tinggi tingkat stres warganya di Indonesia dan nomor 18 kota-kota besar dunia.

"Mengapa stres? Dipicu kota yang ruwet, polutif, padat, ruang hijau terbuka kurang, keamanan dan angkutan umum," pungkas Ferdinand

Diketahui, kebijakan perluasan ganjil genap akan diterapkan pada tanggal 9 September mendatang dengan perluasan menjadi 25 ruas jalan di Ibukota.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Pelaku Penembakan Rombongan Tito Karnavian Diringkus

Jumat, 03 April 2026 | 19:59

UPDATE

Kasus Viral Foto AI di Kalisari Cermin Lemahnya Pengawasan Aparatur

Rabu, 08 April 2026 | 00:14

MSP Raih Penghargaan Proper Emas dan Green Leadership Proper dari KLH

Rabu, 08 April 2026 | 00:04

Polri Ungkap Penyalahgunaan BBM dan LPG Subsidi, Kerugian Capai Rp1,26 Triliun

Selasa, 07 April 2026 | 23:27

Pengawasan Hutan Diperketat Antisipasi El Nino Ekstrem

Selasa, 07 April 2026 | 23:10

Demokrasi seharusnya Mengoreksi, bukan Meruntuhkan Legitimasi Negara

Selasa, 07 April 2026 | 23:00

HKTI Beri Pendampingan Peternak Lokal yang Dirugikan Perusahaan Besar

Selasa, 07 April 2026 | 22:58

Pulihkan Situasi Halmahera Tengah, Masyarakat Diminta Dukung TNI-Polri

Selasa, 07 April 2026 | 22:33

Dony Oskaria: 15 BUMN Logistik Digabung Bulan Depan

Selasa, 07 April 2026 | 22:19

GREAT Institute Dorong Prabowo Reshuffle 50 Persen Menteri di Kabinet

Selasa, 07 April 2026 | 21:59

Menko Yusril soal Kasasi Delpedro Dkk: Bisa Saja MA Putus NO

Selasa, 07 April 2026 | 21:42

Selengkapnya