Berita

Jokowi/Net

Politik

Apakah Ini Balasan Jokowi, Kasih Kado Pemilih Dengan Naikkan BPJS Dan Listrik?

KAMIS, 05 SEPTEMBER 2019 | 08:51 WIB | LAPORAN: JAMALUDIN AKMAL

Jelang dilantik pada Oktober besok, Presiden Joko Widodo (Jokowi) diharapkan tidak mengambil kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Jokowi seharusnya memberikan feedback terhadap pendukungnya pada saat Pilpres 2019 kemarin dengan mengambil kebijakan yang pro rakyat.

Begitu yang disampaikan Peneliti Founding Fathers House, Dian Permata. Menurut Dian, Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 kemarin telah memberikan banyak harapan terhadap masyarakat terkhusus pendukungnya ataupun pemilihnya.

"Artinya kan kemarin publik memberikan suara ke pak Jokowi, harusnya kan timbal balik sekarang pak Jokowi memberikan jaminan. Misalnya iuran BPJS (Kesehatan) tidak naik dulu untuk tahun ini. Artinya ada feedback politik yang bagus," ucap Dian Permata kepada Kantor Berita Politik RMOL, Kamis (5/9).


Dian menambahkan, sebelum menaikkan iuran BPJS dan tarif dasar listrik, seharusnya Jokowi menggenjot perekonomian Indonesia dari 5,1 persen hingga 5,3 persen pada tahun ini.

"Kalau sudah 5.3 otomatis kan ekonomi publik juga naik. Ketika ada kenaikan pendapatan, iuran BPJS (kesehatan) naik, pasti masyarakat tidak akan menolak harga BPJS itu," jelasnya.

Dian mengibaratkan wacana kenaikan iuran BPJS Kesehatan serta kenaikan tarif listrik sebagai hadiah untuk para pendukung Presiden Jokowi pada Pilpres 2019 kemarin.

"Kasarnya, ini hadiah feedback yang pemilih atau publik terima dari Pak Jokowi?," pungkasnya.

Populer

KPK Harus Jemput Paksa Bos Rokok HS M Suryo

Minggu, 05 April 2026 | 09:04

Kapolri Diminta Turun Tangan terkait Kasus Temuan Senpi di Bekasi

Sabtu, 04 April 2026 | 02:17

Permohonan Pengosongan Rumah Anak Zulhas Diajukan ke PN Jaktim

Rabu, 01 April 2026 | 18:05

Oknum Guru Diduga Tilep Rp1,1 Miliar dengan Modus Tukar Uang Lebaran

Sabtu, 04 April 2026 | 02:23

Seminar Petisi Ahli Diramaikan Pensiunan Jenderal hingga Akademisi Hukum

Selasa, 07 April 2026 | 05:19

4.661 PPPK di Pemkab Jepara Terancam PHK

Senin, 06 April 2026 | 05:31

KPK Panggil Boediono dalam Kasus Suap Pajak KPP Madya Jakarta Utara

Selasa, 07 April 2026 | 12:34

UPDATE

Prabowo Bidik Produksi Sedan Listrik Nasional Mulai 2028

Kamis, 09 April 2026 | 16:15

Program Magang Nasional Tidak Tersentuh Efisiensi

Kamis, 09 April 2026 | 15:56

BGN Siap-siap Dicecar DPR soal Pengadaan Motor Listrik MBG

Kamis, 09 April 2026 | 15:41

Gedung Kementerian PU Mendadak Digeledah Kejati DKI

Kamis, 09 April 2026 | 15:33

Gibran Dukung Hakim Ad Hoc di Persidangan Andrie Yunus

Kamis, 09 April 2026 | 15:21

Purbaya Sebut World Bank Salah Hitung soal Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:19

Prabowo Dorong VKTR Jadi National Champion Industri Otomotif RI

Kamis, 09 April 2026 | 15:08

Jalan Merangkak Demokrasi Indonesia

Kamis, 09 April 2026 | 15:01

Gibran Ajak Deddy Sitorus Sama-sama Berkantor di IKN

Kamis, 09 April 2026 | 14:37

Susun RUU Ketenagakerjaan, Kemnaker Serap Aspirasi 800 Serikat Buruh

Kamis, 09 April 2026 | 14:30

Selengkapnya