Berita

Massa Solidaritas Peduli Papua (SPP) di kantor LBH Jakarta/RMOL

Nusantara

Kepung LBH Jakarta, Massa Peduli Papua Desak Organisasi Asing Pendukung Referendum Dibubarkan

RABU, 04 SEPTEMBER 2019 | 21:29 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Massa Solidaritas Peduli Papua (SPP) mengepung Kantor LBH Jakarta, Rabu (4/9). Mereka mendesak organisasi atau pihak-pihak jaringan asing di dalam negeri, LSM-NGO yang bekerja untuk asing dan mendukung gerakan makar atau referendum Papua segera dibubarkan.

"Jika LBH Jakarta ikut memperkeruh situasi dan lebih memihak kepada asing, maka sudah sepantasnya dievaluasi. Jika terbukti benar Merah Putih-nya dipertanyakan, sudah sepantasnya dibubarkan," tegas Koordinator aksi SPP, Abraham.

Abraham meminta agar pihak yang menjadi kaki tangan asing dan memiliki tujuan terselubung guna memperkeruh situasi dalam negeri, khususnya bumi Papua angkat kaki dari Indonesia.


"Tindak tegas provokator yang memperkeruh suasana menjadikan Papua sebagai komoditas politik alat bargaining politik untuk mendapatkan jabatan kekuasaan dan akses perekonomian nasional. Biang kerok jaringan asing harus diungkap," tegasnya.

Abraham juga mengajak semua pihak berkomitmen menjaga keutuhan NKRI. Di sisi lain, ia menyayangkan fenomena rusuh Papua dituding bermotif ingin mencoreng wibawa Presiden Jokowi dan mengancam Kedaulatan NKRI

"Waspadai serigala berbulu domba, orang Indonesia tapi jadi antek asing. LSM-NGO maupun elite yang masuk barisan sakit hati harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," pintanya.

Abraham menyebutkan, masih adanya NGO atau LSM di dalam negeri yang mendapatkan sokongan dana dari asing sehingga menjadi agen asing, kepanjangan tangan asing di dalam negeri untuk memuluskan agenda kepentingan asing di dalam negeri. Salah satunya mereka NGO dan LSM tersebut ikut mendukung pergerakan kelompok Papua Merdeka.

"NGO dan LSM tersebut menjadi pengkhianat bangsa dan negara, karena tidak ada sumbangan dana program dari asing ke LSM atau NGO yang gratis tiada lain memiliki kepentingan untuk tujuan politik menguasai Indonesia salah satunya dengan persoalan Papua," pungkasnya.

Populer

Dicurigai Ada Peran Mossad di Balik Pengalihan Tahanan Yaqut

Senin, 23 Maret 2026 | 01:38

Kehadiran Anies di Cikeas Jadi Masalah Serius

Jumat, 27 Maret 2026 | 02:08

SBY Menolak Silaturahmi Lebaran Anies?

Jumat, 27 Maret 2026 | 03:43

Mengapa Kapal Pertamina Tidak Bisa Lewat Selat Hormuz?

Sabtu, 28 Maret 2026 | 02:59

Nasib Hendrik, SPPG Ditutup, 150 Karyawan Diberhentikan

Jumat, 27 Maret 2026 | 06:07

KPK Klaim Status Tahanan Rumah Yaqut Sesuai UU

Jumat, 27 Maret 2026 | 12:26

Kubu Jokowi Bergerak Senyap untuk Jatuhkan Prabowo

Rabu, 25 Maret 2026 | 06:15

UPDATE

KPK Cium Skandal Baru Izin Tambang di Maluku Utara, Nama Haji Romo Ikut Terseret

Rabu, 01 April 2026 | 08:16

Wall Street Kembali Sumringah

Rabu, 01 April 2026 | 08:07

WFH ASN Diproyeksikan Hemat Kompensasi BBM Rp 6,2 Triliun

Rabu, 01 April 2026 | 07:53

Emas Melonjak 3 Persen, tapi Cetak Rekor Penurunan Bulanan Terburuk Sejak 2008

Rabu, 01 April 2026 | 07:42

RI Murka di DK PBB, Nilai Serangan TNI di Lebanon Tak Lepas dari Israel

Rabu, 01 April 2026 | 07:35

Pasar Saham Eropa Tutup Maret dengan Koreksi Terburuk dalam Empat Tahun

Rabu, 01 April 2026 | 07:24

Menhan AS Sebut Perang Iran Masuk Fase Penentuan

Rabu, 01 April 2026 | 07:17

Italia Gagal Lolos Piala Dunia Setelah Ditekuk 4-1 oleh Bosnia

Rabu, 01 April 2026 | 06:57

Katastropik Demokrasi Kita

Rabu, 01 April 2026 | 06:48

Soleman Ponto: Intelijen pada Dasarnya Teroris

Rabu, 01 April 2026 | 06:20

Selengkapnya