Berita

Massa Solidaritas Peduli Papua (SPP) di kantor LBH Jakarta/RMOL

Nusantara

Kepung LBH Jakarta, Massa Peduli Papua Desak Organisasi Asing Pendukung Referendum Dibubarkan

RABU, 04 SEPTEMBER 2019 | 21:29 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Massa Solidaritas Peduli Papua (SPP) mengepung Kantor LBH Jakarta, Rabu (4/9). Mereka mendesak organisasi atau pihak-pihak jaringan asing di dalam negeri, LSM-NGO yang bekerja untuk asing dan mendukung gerakan makar atau referendum Papua segera dibubarkan.

"Jika LBH Jakarta ikut memperkeruh situasi dan lebih memihak kepada asing, maka sudah sepantasnya dievaluasi. Jika terbukti benar Merah Putih-nya dipertanyakan, sudah sepantasnya dibubarkan," tegas Koordinator aksi SPP, Abraham.

Abraham meminta agar pihak yang menjadi kaki tangan asing dan memiliki tujuan terselubung guna memperkeruh situasi dalam negeri, khususnya bumi Papua angkat kaki dari Indonesia.


"Tindak tegas provokator yang memperkeruh suasana menjadikan Papua sebagai komoditas politik alat bargaining politik untuk mendapatkan jabatan kekuasaan dan akses perekonomian nasional. Biang kerok jaringan asing harus diungkap," tegasnya.

Abraham juga mengajak semua pihak berkomitmen menjaga keutuhan NKRI. Di sisi lain, ia menyayangkan fenomena rusuh Papua dituding bermotif ingin mencoreng wibawa Presiden Jokowi dan mengancam Kedaulatan NKRI

"Waspadai serigala berbulu domba, orang Indonesia tapi jadi antek asing. LSM-NGO maupun elite yang masuk barisan sakit hati harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," pintanya.

Abraham menyebutkan, masih adanya NGO atau LSM di dalam negeri yang mendapatkan sokongan dana dari asing sehingga menjadi agen asing, kepanjangan tangan asing di dalam negeri untuk memuluskan agenda kepentingan asing di dalam negeri. Salah satunya mereka NGO dan LSM tersebut ikut mendukung pergerakan kelompok Papua Merdeka.

"NGO dan LSM tersebut menjadi pengkhianat bangsa dan negara, karena tidak ada sumbangan dana program dari asing ke LSM atau NGO yang gratis tiada lain memiliki kepentingan untuk tujuan politik menguasai Indonesia salah satunya dengan persoalan Papua," pungkasnya.

Populer

Menyorot Nuansa Politis Penetapan Direksi Pelindo

Senin, 02 Maret 2026 | 06:59

10.060 Jemaah Umrah Telah Kembali ke Tanah Air

Kamis, 05 Maret 2026 | 09:09

Harga Tiket Pesawat Kembali Tidak Masuk Akal

Selasa, 03 Maret 2026 | 03:51

Rusia dan China akan Dukung Iran dari Belakang Layar

Minggu, 01 Maret 2026 | 04:20

Kecelakaan Moge di Kulon Progo, Istri Bos Rokok HS Meninggal

Senin, 02 Maret 2026 | 18:54

KAI Wisata Hadirkan Kereta Panoramic Rute Jakarta–Yogyakarta dan Solo

Sabtu, 28 Februari 2026 | 15:37

PKB Kutuk Pembunuhan Ali Khamenei dan Desak PBB Jatuhkan Sanksi ke Israel-AS

Minggu, 01 Maret 2026 | 18:07

UPDATE

Purbaya Soal THR Swasta Kena Pajak: Protes ke Bos Jangan ke Pemerintah

Sabtu, 07 Maret 2026 | 17:35

Immoderma Clinic Hadirkan Remee Pro, Teknologi Baru Injector Skinbooster

Sabtu, 07 Maret 2026 | 17:28

Keterlibatan di BoP, Indonesia Jangan Terjebak Langgam Donald Trump

Sabtu, 07 Maret 2026 | 16:54

Ketika Risiko Bisnis Dipidanakan

Sabtu, 07 Maret 2026 | 16:19

Digelar di Palu, Muswil DPW PPP Sulteng Lancar dan Sesuai Konstitusi

Sabtu, 07 Maret 2026 | 15:35

Komisi I DPR: Pemerintah Harus Konsisten Jalankan Politik Luar Negeri Bebas Aktif

Sabtu, 07 Maret 2026 | 15:13

Maskapai Saudia Mulai Buka Penerbangan Tujuan Dubai

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:59

Perempuan Bangsa Soroti Keselamatan Anak dan Lansia Saat Mudik

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:44

Purbaya Sudah Cairkan THR Pensiunan Rp11,4 Triliun, ASN Pusat Baru Rp3 Triliun

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:26

Pendapatan PGAS Naik Jadi 3,98 Miliar Dolar AS di 2025

Sabtu, 07 Maret 2026 | 14:07

Selengkapnya