Massa Solidaritas Peduli Papua (SPP) di kantor LBH Jakarta/RMOL
Massa Solidaritas Peduli Papua (SPP) mengepung Kantor LBH Jakarta, Rabu (4/9). Mereka mendesak organisasi atau pihak-pihak jaringan asing di dalam negeri, LSM-NGO yang bekerja untuk asing dan mendukung gerakan makar atau referendum Papua segera dibubarkan.
"Jika LBH Jakarta ikut memperkeruh situasi dan lebih memihak kepada asing, maka sudah sepantasnya dievaluasi. Jika terbukti benar Merah Putih-nya dipertanyakan, sudah sepantasnya dibubarkan," tegas Koordinator aksi SPP, Abraham.
Abraham meminta agar pihak yang menjadi kaki tangan asing dan memiliki tujuan terselubung guna memperkeruh situasi dalam negeri, khususnya bumi Papua angkat kaki dari Indonesia.
"Tindak tegas provokator yang memperkeruh suasana menjadikan Papua sebagai komoditas politik alat bargaining politik untuk mendapatkan jabatan kekuasaan dan akses perekonomian nasional. Biang kerok jaringan asing harus diungkap," tegasnya.
Abraham juga mengajak semua pihak berkomitmen menjaga keutuhan NKRI. Di sisi lain, ia menyayangkan fenomena rusuh Papua dituding bermotif ingin mencoreng wibawa Presiden Jokowi dan mengancam Kedaulatan NKRI
"Waspadai serigala berbulu domba, orang Indonesia tapi jadi antek asing. LSM-NGO maupun elite yang masuk barisan sakit hati harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," pintanya.
Abraham menyebutkan, masih adanya NGO atau LSM di dalam negeri yang mendapatkan sokongan dana dari asing sehingga menjadi agen asing, kepanjangan tangan asing di dalam negeri untuk memuluskan agenda kepentingan asing di dalam negeri. Salah satunya mereka NGO dan LSM tersebut ikut mendukung pergerakan kelompok Papua Merdeka.
"NGO dan LSM tersebut menjadi pengkhianat bangsa dan negara, karena tidak ada sumbangan dana program dari asing ke LSM atau NGO yang gratis tiada lain memiliki kepentingan untuk tujuan politik menguasai Indonesia salah satunya dengan persoalan Papua," pungkasnya.
