Berita

Massa Solidaritas Peduli Papua (SPP) di kantor LBH Jakarta/RMOL

Nusantara

Kepung LBH Jakarta, Massa Peduli Papua Desak Organisasi Asing Pendukung Referendum Dibubarkan

RABU, 04 SEPTEMBER 2019 | 21:29 WIB | LAPORAN: DARMANSYAH

Massa Solidaritas Peduli Papua (SPP) mengepung Kantor LBH Jakarta, Rabu (4/9). Mereka mendesak organisasi atau pihak-pihak jaringan asing di dalam negeri, LSM-NGO yang bekerja untuk asing dan mendukung gerakan makar atau referendum Papua segera dibubarkan.

"Jika LBH Jakarta ikut memperkeruh situasi dan lebih memihak kepada asing, maka sudah sepantasnya dievaluasi. Jika terbukti benar Merah Putih-nya dipertanyakan, sudah sepantasnya dibubarkan," tegas Koordinator aksi SPP, Abraham.

Abraham meminta agar pihak yang menjadi kaki tangan asing dan memiliki tujuan terselubung guna memperkeruh situasi dalam negeri, khususnya bumi Papua angkat kaki dari Indonesia.


"Tindak tegas provokator yang memperkeruh suasana menjadikan Papua sebagai komoditas politik alat bargaining politik untuk mendapatkan jabatan kekuasaan dan akses perekonomian nasional. Biang kerok jaringan asing harus diungkap," tegasnya.

Abraham juga mengajak semua pihak berkomitmen menjaga keutuhan NKRI. Di sisi lain, ia menyayangkan fenomena rusuh Papua dituding bermotif ingin mencoreng wibawa Presiden Jokowi dan mengancam Kedaulatan NKRI

"Waspadai serigala berbulu domba, orang Indonesia tapi jadi antek asing. LSM-NGO maupun elite yang masuk barisan sakit hati harus ditindak tegas tanpa pandang bulu," pintanya.

Abraham menyebutkan, masih adanya NGO atau LSM di dalam negeri yang mendapatkan sokongan dana dari asing sehingga menjadi agen asing, kepanjangan tangan asing di dalam negeri untuk memuluskan agenda kepentingan asing di dalam negeri. Salah satunya mereka NGO dan LSM tersebut ikut mendukung pergerakan kelompok Papua Merdeka.

"NGO dan LSM tersebut menjadi pengkhianat bangsa dan negara, karena tidak ada sumbangan dana program dari asing ke LSM atau NGO yang gratis tiada lain memiliki kepentingan untuk tujuan politik menguasai Indonesia salah satunya dengan persoalan Papua," pungkasnya.

Populer

Menko Yusril: Mundur dari Jabatan, Tak Gugurkan Tanggung Jawab Hukum Mashudi

Jumat, 02 Oktober 2026 | 19:13

Serahkan Bukti Dugaan Politik Uang Muktamar ke-35 NU, KPK NU Desak KPK Usut Nusron Wahid

Jumat, 25 September 2026 | 14:51

TNI Tegaskan Lahan Teuku Umar No. 2 Aset Negara

Jumat, 25 September 2026 | 22:39

KPK Dalami Dugaan Aliran Rp3,5 Miliar ke Eks Ketum HIPMI

Minggu, 27 September 2026 | 11:44

Gugatan Denny Indrayana Sia-sia, cuma Bikin Gaduh

Sabtu, 26 September 2026 | 02:36

Silfester Langsung Dicopot dari Jabatan Komisaris Independen Anak Usaha Pelindo

Kamis, 24 September 2026 | 20:07

Jenderal Dedi Langsung Tancap Gas Siapkan Struktur Organisasi BRAN

Jumat, 02 Oktober 2026 | 01:43

UPDATE

TNI Terima Penyerahan 75 Senjata Peninggalan Konflik Sosial Maluku

Minggu, 04 Oktober 2026 | 03:17

MPSI Dorong Badan Khusus Tangani Pengungsi Internal Papua

Minggu, 04 Oktober 2026 | 02:50

KDMP: Dari Dukungan Negara Menuju Kemandirian Anggota

Minggu, 04 Oktober 2026 | 02:25

Gibran Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keabsahan Ijazah

Minggu, 04 Oktober 2026 | 01:50

Berpengalaman di Bidang Reserse, Irjen Dadang Didapuk jadi Kapolda Metro

Minggu, 04 Oktober 2026 | 01:20

Ketika Karbon Menjadi Komoditas

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:43

Miliki Segudang Pengalaman, Tugas Berat Kini Menanti Herimen sebagai Kabaharkam

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:28

Laporan Keuangan Danantara Ditargetkan Rampung Oktober

Minggu, 04 Oktober 2026 | 00:04

Kapolri Baru Harus Usut Kasus Pembubaran Ibadah GKPI Mauk Sepatan

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 23:33

Polisi Didesak Ungkap Kasus Pemecahan Kaca Mobil Jurnalis di Depok

Sabtu, 03 Oktober 2026 | 23:13

Selengkapnya