Rini Soemarno bersama Joko Widodo/Net
Pergantian direksi di beberapa bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diyakini telah mendapatkan persetujuan Presiden Joko Widodo.
Sekretaris Jenderal Pro Demokrasi (ProDem) Satyo Purwanto mengatakan, berdasarkan SOP setiap pergantian direksi, dipastikan melewati atau telah mendapat rekomendasi dari Tim Penilaian Akhir (TPA). Dimana, ketua TPA tersebut adalah Presiden.
"Setiap pergantian direksi itu kan pasti ada rekomendasi dari TPA sebelum di SK-kan. Nah TPA itu kan ketuanya presiden," ucap Satyo kepada Kantor Berita Politik RMOL, Rabu (4/9).
Sehingga, lanut Satyo, Presiden Jokowi tidak mungkin tidak mengetahui Menteri BUMN Rini Soemarno melakukan perombakan direksi di beberapa bank.
"Tidak mungkin pergantian direksi atau komisaris itu tanpa sepengetahuan atau seizin Presiden. Itu tidak mungkin, karena SOP-nya pasti begitu," tegasnya.
Dengan demikian, Satyo menilai Presiden Jokowi telah ceroboh memberikan pernyataan larangan untuk para menterinya untuk tidak mengambil kebijakan penting hingga pelantikan presiden-wapres terpilih pada Oktober nanti.
"Presiden bilang tidak boleh menteri ngambil keputusan penting itu, artinya tidak berguna gitu (larangan). Kenapa begini? Entah Presiden yang ceroboh atau menterinya yang super nekat bisa meminta Presiden menandatangani atau menganulir pernyataan yang sudah dibikin," pungkasnya.
Menteri BUMN Rini Soemarno sebelumnya memerintahkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) sejumlah BUMN digelar. Hasilnya, terjadi perombakan direksi pada perusahaan-perusahaan berpelat merah tersebut.
Perombakan BUMN diawali dengan pencopotan Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) Maryono. Selanjutnya hasil RUPSLB menunjuk Suprajarto untuk menggantikan posisi Maryono tersebut.
Selang beberapa jam setelah pengumuman hasil RUPSLB tersebut, Suprajarto mengemukakan keengganannya memimpin BTN. Alhasil, terjadi kekosongan jabatan pada Dirut BTN maupun BRI, dan untuk sementara diisi Pelaksana Tugas (PLT).
BNI juga terkena perombakan. Dalam hasil RUPSLB, pemegang saham sepakat mencopot Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Jaringan BNI Catur Budi Harto. Dengan demikian, dilakukan pergeseran kepengurusan direksi.
Sementara untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Budi Harto, pemegang saham menunjuk Tambok P. Setyawati. Dia sebelumnya menjabat sebagai Direktur Bisnis Konsumer BNI.
Selain itu, pemegang saham sepakat menunjuk Ario Bimo menjadi Direktur Keuangan BNI. Dia sebelumnya menjabat sebagai Kepala Cabang Luar Negeri BNI Tokyo.
Rini juga merombak jajaran direksi dan komisaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk atau PGN (PGAS). Danny Praditya dicopot dari jabatan Direktur Komersial PGN. Posisi tersebut diisi oleh Dilo Seno Widagdo. Dilo sebelumnya menjabat sebagai Direktur Infrastruktur dan Teknologi.
Sementara posisi Dilo diisi oleh Redy Feryanto. Selain Danny, dalam rapat juga mencopot Said Reza Pahlevy dari jabatan Direktur Keuangan PGN. Posisinya digantikan oleh Arie Noebelta Kaban.
Banyak kalangan menilai perombakan tersebut terkesan faktor "like and dislike" karena untuk Dirut yang tidak diganti, dikenal dekat dengan Rini.
Tak ayal, isu tak sedap menerpa Rini yang dianggap tengah membangun kekuatan untuk menghadapi penyusunan Kabinet Kerja II dimana dirinya diisukan akan menduduki posisi Kepala Percepatan Pemindahan Ibu Kota.
Rini pun kabarnya telah menyiapkan dua nama sebagai penggantinya menjadi Menteri BUMN yakni Achamd Baiquni (Dirut BNI) dan Budi Gunadi Sadikin (Dirut Inalum) untuk dipertimbangkan Presiden Jokowi.
Aksi nekat Rini yang melakukan perombakan direksi BUMN dinilai sebagai penolakan dan pembangkangan terhadap instruksi Presiden Jokowi. Dimana Jokowi sudah mewanti-wanti para pembantunya di kabinet agar tidak mengambil keputusan strategis pada masa transisi. Salah satunya, para menteri diminta tidak melakukan pergantian pejabat penting di lingkungan kementerian dan BUMN.
