52 Ribu Konten Hoax Tentang Papua Bertebaran Sejak 14 Agustus

Pembatasan akses internet yang dilakukan Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) di Papua dan Papua Barat tidak dilakukan sembarangan.

Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan bahwa keputusan itu diambil setelah Kominfo mendapat pertimbangan dari Polda Papua dan Papua Barat.

"Dalam waktu beberapa hari ini tetap dari pertimbangan Kapolda Papua dan Papua barat," ujarnya di Mabes Polri, Jakarta, Senin (2/9).

Pertimbangan yang dimaksud adalah meningkatnya jumlah konten hoax secara signifikan mengenai Papua. Tercatat selama 14 hingga 27 Agustus ada sebanyak 32.000 konten provokatif terkait Papua di media sosial.

Kemudian, selama 28 Agustus-1 September 2019, tercatat penambahan 20.000 konten hoax.

“Total konten hoax selama periode tersebut sebanyak 52.000. Selain perkembangan di dunia maya, polisi juga mempertimbangkan situasi di lapangan,” pungkasnya.