Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto/ESDM
Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengubah asumsi Indonesia Crude Price (ICP) dan lifting minyak dari asumsi yang tertuang dalam Nota Keuangan RAPBN 2020.
Semula, ICP dipatok 65 dolar AS per barel kemudian diturunkan menjadi 63 dolar AS per barel. Adapun lifting minyak ditingkatkan dari 734.000 barel per hari menjadi 755.000 barel per hari sesuai dengan kesepakatan di Komisi VII DPR RI.
Dibandingkan dengan outlook 2019, harga ICP 2020 dipatok sama dengan outlook ICP 2019 meski di Komisi VII sempat diturunkan di angka 60 dolar AS per barel.
Untuk lifting minyak pada 2020 juga diasumsikan meningkat dibandingkan outlook 2019 meski dari tahun ke tahun cenderung menurun. Seperti pada 2017, lifting minyak mencapai 804.000 barel per hari namun terus turun menjadi tinggal 754.000 barel per hari pada 2019.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Djoko Siswanto mengatakan, pemerintah mengupayakan meningkatkan lifting minyak agar penurunan pendapatan akibat turunnya harga ICP bisa diminimalisir.
“Kita dorong, dongkrak. Kalau (target) harga minyak kita tetap tinggi (tapi) akhirnya hasilnya rendah, kita susah mencari tambahan-tambahan pemerimaannya," ungkap Djoko di Gedung Nusantara II, Komplek DPR RI, Senayan, Senin (2/9).
"Kalau kita 63 (dolar), kita naikkan harga minyaknya, produksinya bisa ngejar. Jadi yang kita kejar adalah produksinya, upaya kita. Kalau harga enggak bisa," sambungnya.
Merujuk nota keuangan RAPBN 2020, setiap satu dolar perubahan asumsi ICP menimbulkan perubahan pendapatan sebesar Rp 3,5 triliun hingga Rp 4 triliun. Deviasi ICP juga dapat menimbulkan deviasi pada belanja dan defisit anggaran masing-masing sebesar Rp 3,1 triliun hingga Rp 3,8 triliun untuk belanja dan Rp 300 miliar hingga Rp 500 miliar untuk defisit anggaran.
Adapun perubahan lifting minyak setiap 10.000 barel per hari menimbulkan deviasi sebesar Rp 2,5 triliun hingga Rp 3,3 triliun pada pendapatan, Rp 1,1 triliun hingga Rp 1,3 triliun pada belanja, dan Rp 1,4 triliun hingga Rp 1,9 triliun pada defisit anggaran.
