Berita

Gedung KPK/Net

Hukum

Dugaan Korupsi KBN Terkesan Diendepkan, Pelapor Akan Kembali Datangi KPK

SENIN, 02 SEPTEMBER 2019 | 11:31 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Keluarga Besar Nahdatul Ulama (KBNU) Jakarta Utara akan kembali mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk menanyakan laporan terkait kasus dugaan korupsi di PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN).

Koordinator KBNU Jakut Wahyudin mengatakan, ada 20 kasus dugaan korupsi di KBN yang sudah dilaporkan KBNU ke KPK. Dugaan korupsi tersebut, diduga melibatkan Direktur Utama KBN Sattar Taba.

"Kami akan ke KPK lagi. Kami kajian dulu dengan tim terkait teknisnya seperti apa sebelum kesana," ujar Wahyudin kepada wartawan, Senin (2/9).


Pihaknya mengaku geram dengan KPK karena laporan tidak didalami. Padahal, sejumlah bukti dugaan korupsi di KBN sudah diserahkan ke lembaga antirasuah.

"Kami sudah menyampaikan laporan dengan bukti-bukti awal. KPK tinggal memverifikasi dan memanggil Sattar Taba," papar Wahyudin.

Dia mengungkapkan, sejak menyerahkan berkas laporan ke KPK, sampai saat ini belum ada tindak lanjut dari KPK. Belum ada progres.

Padahal, lanjut Wahyudin, kasus tersebut sudah cukup lama dan sudah menjadi sorotan publik. Bahkan tidak hanya KBNU Jakut yang melaporkan kasus ini, Front Masyarakat Anti Korupsi malah lebih dulu melaporkannya.

"Kasus ini juga disorot banyak media. Tapi kenapa KPK tidak memanggil Pak Sattar Taba? Apakah ada unsur lain? Ini yang kita pertanyakan," tukasnya.

Pihaknya geram dengan lambannya kinerja KPK. Diduga ada kekuatan politik yang menghalang-halangi kasus ini agar diendapkan. Diduga ada salah satu komisioner KPK berperan dalam mengendapkan kasus dugaan korupsi KBN.

"Kami tidak akan membiarkan kasus ini mengendap. KBNU akan datang lagi," terangnya.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya