Gejolak kemarahan masyarakat Papua yang dipicu oleh tindakan rasisme oknum aparat di Surabaya masih terjadi. Beberapa hari ini bahkan meluas di Jayapura, Sorong, Manokwari, Fakfak dan beberapa lokasi lainnya.
Pemerintah tampak kewalahan mengatasi gelombang massa yang berujung rusuh tersebut. Terbaru, meski situasi keamanan diklaim kondusif, Kapolri Tito Karnavian dan Panglima TNI dikabarkan akan berkantor di Papua mulai besok hingga sepekan kedepan.
Wakil Ketua Umum Gerindra Arief Poyuono mengusulkan, Presiden Joko Widodo harus segera membentuk badan krisis percepatan perdamaian di Papua. Tujuannya, untuk menciptakan ketenangan dan kedamaian di Bumi Cendrawasih.
"Badan ini harus berisikan tokoh masyarakat di Papua, rohaniawan- rohaniawan yang ada di Papua, mahasiswa -mahasiswa lokal di Papua, akademisi kampus di Papua,TNI, Polri, Kepala Daerah dan Lembaga adat, LSM, Komnas HAM," tandas Arief kepada
Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (1/9).
Badan tersebut, usul Arif harus dibawah kendali langsung Jokowi. Menurutnya hal itu penting untuk memastikan badan bekerja secara transparan dan tidak ada saling curiga khususnya masyarakat Papua.
"Langsung dalam kendali Presiden Jokowi. Ini penting agar bisa secara transparan untuk bisa mendudukkan persoalan Papua secara terang benderang, agar tidak ada kecurigaan pada masyarakat Papua terhadap keadaan yang sebenarnya sedang terjadi," urai Arief.
Lebih lanjut Arief menambahkan, selain sebagai lembaga perdamaian, badan tersebut bisa difungsikan sebagai pusat informasi terkait persoalan yang terjadi di Papua.
"Badan ini bisa dijadikan Pusat informasi yang jelas dan tepat tentang persoalan masyarakat Papua termasuk yang dialami saudara-saudara Papua di luar Papua," pungkasnya.
