Angka stunting memang turun dari 37,2 persen pada tahun 2013 menjadi 30,8 persen pada tahun 2018. Namun demikian capaian tersebut masih jauh dari target WHO yaitu 20 persen.
Sehingga pemerintah, DPR dan masyarkat harus terus bekerja keras melakukan percepatan penurunan stunting sebagai apaya untuk membangun SDM unggul menuju Indonesia maju dan sejahtera.
Demikian antara lain kesimpulan seminar nasional bertema "Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting: Capaian dan Rencana Tindak Lanjut" di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.
Seminar diadakan oleh Kaukus Kesehatan DPR RI dan Mitra Pangan, Gizi, dan Kesehatan Indonesia (MPGKI) , sebuah yayasan yang didirikan oleh 4 organisasi profesi yaitu Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Persatuan Ahli Gizi (Persagi), Persatuan Pakar Gizi dan Pangan Indonesia (Pergizi Pangan), dan Perhimpunan Ahli Teknologi Pangan Indonesia (PATPI).
Acara dibuka oleh Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan dihadiri oleh Ketua Kaukus Kesehatan DPR Suir Syam dan Wakil Ketua Komisi IX DPR Putih Sari. Adapun pembicara utama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko yang menyampaikan topik tentang "Penurunan Stunting dalam Pembangunan SDM Unggul Menuju Indonesia Maju".
Pembicara lainnya adalah Dirjen Kesehatan Masyarakat Kemenkes mewakili Menkes, Kirana Pritasri, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo, Bupati Gorontalo, dan Nelson Pomalingo.
Sedang pembicara pleno dari Sekretariat Wakil Presiden RI dan Bappenas RI, dengan pembahas anggota Komisi IX DPR Sumarjati Arjoso, Ketua Dewan Pakar PP IAKMI, Adang Bachtiar dan Endang L. Achadi dari FKM UI.
Dalam kata sambutannya, Fadli Zon mengatakan merasa prihatin karena angka stunting masih cukup tinggi di Indonesia, sehingga perlu upaya percepatan dalam penurunan stunting ini.
Sementara, Moeldoko menegaskan, bahwa pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci Indonesia kedepan dan menjadi prioritas utama Presiden Jokowi.
Wakil Ketua Umum IAKMI Dedi Supratman yang memandu seminar meminta pemerintah agar memberikan perhatian lebih kepada masalah stunting dan membuat payung hukum dalam bentuk Perpres maupun Inpres yang mengamanatkan bahwa upaya percepatan penurunan stunting dibawah koordinasi langsung Presiden.
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh seperti kerdil dan pendek pada anak balita, akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang terutama pada periode 1.000 HPK, yaitu dari janin hingga anak berusia 23 bulan.
Anak tergolong stunting apabila panjang atau tinggi badannya berada di bawah minus dua standar deviasi panjang atau tinggi anak seumurnya.
