Fokus Jokowi, Kapolri Harus Sikat Pungli Di Samsat

Front Pemuda Pemantau Janji Jokowi berencana menggelar aksi terkait adanya maladministrasi pengurusan mutasi kendaraan di Samsat wilayah penyangga Jakarta seperti Samsat Kota Bekasi, Kota Depok, dan Kabupaten Bogor yang ditemukan Ombudsman RI.

FP-Jokowi berencana menggelar aksi unjuk rasa pada 2 September 2019 di beberapa titik di Jakarta. Seperti, di Ombudsman, Mabes Polri, dan Istana Negara.

"Kami akan desak Presiden Jokowi benahi terkait maraknya praktik maladministrasi di Samsat," kata Koordinator FP-Jokowi Rusdin saat jumpa ers di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam (31/8).

Tidak hanya demikian, namun ada pula dugaan terjadi praktik pungutan liar (pungli) lewat calo di Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) Daan Mogot, Jakarta Barat. Hal ini kemudian membuat FP-Jokowi pesimis upaya Jokowi menekan pungli bisa terealisasi dengan maksimal.

"Mengingat Samsat di ibukota saja ada praktik pungli dan maladministrasi bagaimana dengan Samsat di daerah?" ujar Rusdin.

Pihaknya menekankan, ini adalah persoalan serius yang meski segera ditanggulangi oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Agar dalam menjalankan roda institusi Bhayangkara sesuai dengan cita-cita Presiden Jokowi yang ingin membabat habis pungli.

"Pak Kapolri Tito harus evaluasi hal ini dan copot Dirlantas Polda Metro Jaya karena belum mampu menjalankan fungsi pengawasan bawahannya dengan tepat. Masak perintah Pak Jokowi bertolak belakang dengan kondisi di lapangan," tandasnya.

Rusdin mendesak Ombudsman melakukan investigasi ke Samsat Daan Mogot terkait adanya dugaan pungli dan berkoordinasi dengan pihak terkait dalam hal ini KPK guna ditindak lanjuti apabila terbukti.

"Ombudsman jangan hanya berani investigasi di wilayah penyangga Jakarta saja. Investigasi juga ke Samsat Daan Mogot, karena dugaan pungli itu ada dalam pemberitaan media," tutupnya.