Gejolak yang terjadi di Papua dan Papua Barat tidak boleh dianggap kecil. Pemerintah pusat harus memberikan perhatian secara proporsional untuk menangani kompleksitas masalah di tanah Papua.
Guna mengurai kusutnya masalah di Papua dan diduga ada campur tangan asing, pemerintah disarankan untuk segera membuat crisis center di Bumi Cenderawasih tersebut.
"Saya sarankan, presiden, kementerian, unsur terkait, Kapolri, Panglima TNI ngantor di Papua atau Papua Barat. Buat crisis center di sana," kata pengamat intelijen dan terorisme Harits Abu Ulya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/8).
"Ambil keputusan-keputusan politik yang penting sesuai amanah UU demi menjaga merawat kedaulatan NKRI. Keputusan yang komprehensif, terukur dan tuntas. Jangan gagap hanya karena pihak asing ikut bermain," tambah Direktur CIIA ini.
Menurutnya, selayaknya Presiden Joko Widodo membangun crisis center di Papua, untuk memprioritaskan dan memberi perhatian lebih atas gejolak di Papua. Terlebih, di Papua, Jokowi menang 90 persen pada kontestasi Pilpres 2019.
"Apalagi konon dukungan politik masyarakat Papua saat pilpres kisaran 90 persen untuk Bapak Jokowi. Ini menjadi modal sosial politik yang besar bagi Presiden Jokowi untuk duduk bicara dari hati ke hati, dengan nalar sehat dengan seluruh organ kunci di Papua," ucap Harits.
Dia mengatakan operasi keamanan di Papua juga harus berjalan, pemerintah tidak boleh menarik mundur pasukan seperti permintaan masyarakat Papua. Hal ini guna menjaga situasi kondusif dan rasa aman bagi warga sipil.
"Operasi keamanan harus jalan karena ini penting, untuk menciptakan rasa aman bagi semua masyarakat yang tinggal di bumi Papua. Diberitakan atau tidak, rasa cemas, khawatir, rasa takut itu real telah menjadi kabut yang melingkupi sebagian besar masarakat pendatang (non asli papua)," katanya.
"Di samping itu diplomasi persuasif juga wajib jalan agar gejala yang mengarah kepada konflik horizontal dan vertikal yang lebih serius bisa direduksi," tutup Harits menambahkan.
