Berita

Presiden Jokowi/Net

Pertahanan

Dirikan Crisis Center, Presiden Jokowi Harus Bicara Hati Ke Hati Dengan Masyarakat Papua

SABTU, 31 AGUSTUS 2019 | 08:18 WIB | LAPORAN: RAIZA ANDINI

Gejolak yang terjadi di Papua dan Papua Barat tidak boleh dianggap kecil. Pemerintah pusat harus memberikan perhatian secara proporsional untuk menangani kompleksitas masalah di tanah Papua.

Guna mengurai kusutnya masalah di Papua dan diduga ada campur tangan asing, pemerintah disarankan untuk segera membuat crisis center di Bumi Cenderawasih tersebut.

"Saya sarankan, presiden, kementerian, unsur terkait, Kapolri, Panglima TNI ngantor di Papua atau Papua Barat. Buat crisis center di sana," kata pengamat intelijen dan terorisme Harits Abu Ulya kepada Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (30/8).


"Ambil keputusan-keputusan politik yang penting sesuai amanah UU demi menjaga merawat kedaulatan NKRI. Keputusan yang komprehensif, terukur dan tuntas. Jangan gagap hanya karena pihak asing ikut bermain," tambah Direktur CIIA ini.

Menurutnya, selayaknya Presiden Joko Widodo membangun crisis center di Papua, untuk memprioritaskan dan memberi perhatian lebih atas gejolak di Papua. Terlebih, di Papua, Jokowi menang 90 persen pada kontestasi Pilpres 2019.

"Apalagi konon dukungan politik masyarakat Papua saat pilpres kisaran 90 persen untuk Bapak Jokowi. Ini menjadi modal sosial politik yang besar bagi Presiden Jokowi untuk duduk bicara dari hati ke hati, dengan nalar sehat dengan seluruh organ kunci di Papua," ucap Harits.

Dia mengatakan operasi keamanan di Papua juga harus berjalan, pemerintah tidak boleh menarik mundur pasukan seperti permintaan masyarakat Papua. Hal ini guna menjaga situasi kondusif dan rasa aman bagi warga sipil.

"Operasi keamanan harus jalan karena ini penting, untuk menciptakan rasa aman bagi semua masyarakat yang tinggal di bumi Papua. Diberitakan atau tidak, rasa cemas, khawatir, rasa takut itu real telah menjadi kabut yang melingkupi sebagian besar masarakat pendatang (non asli papua)," katanya.

"Di samping itu diplomasi persuasif juga wajib jalan agar gejala yang mengarah kepada konflik horizontal dan vertikal yang lebih serius bisa direduksi," tutup Harits menambahkan.

Populer

KSAD Maruli: Saya Minta Maaf dan Bertanggung Jawab

Jumat, 04 September 2026 | 20:28

Masa Jabatan Gibran Tinggal Hitungan Hari

Kamis, 03 September 2026 | 14:46

Muhadjir Terbitkan Surat Pengalihan Kuota Haji Usai Konsultasi ke Jokowi

Selasa, 01 September 2026 | 15:17

MAKI Puji Kerja Senyap Jampidsus Kuntadi Fokus Rampas Aset

Selasa, 01 September 2026 | 01:59

Purbaya Bantah Terima Suap untuk Pertahankan Pejabat Bea Cukai

Sabtu, 05 September 2026 | 16:59

Usai Dimaafkan Jusuf Hamka, KAKI Dorong Polri Buka Kembali Kasus NCD Unibank

Sabtu, 05 September 2026 | 19:53

KPK Sita Rumah Mewah Milik Vinna Ledy Anggraheni di Jaksel

Selasa, 01 September 2026 | 11:03

UPDATE

Hari Buruh, Wall Street Libur

Selasa, 08 September 2026 | 08:29

Krakatau Steel Rombak Direksi, Segini Pendapatan KRAS Semester I-2026

Selasa, 08 September 2026 | 08:15

Konflik Iran-AS Memanas Lagi, Harga Minyak Dekati 100 Dolar AS

Selasa, 08 September 2026 | 07:57

OJK Wajibkan Free Float 15 Persen, Tegaskan Transparansi Tanpa Kompromi

Selasa, 08 September 2026 | 07:40

Saat Batu Bara Tertekan, UNTR Makin Mesra dengan Emas

Selasa, 08 September 2026 | 07:21

Anak Krakatau Erupsi, Kursi Bos Krakatau Steel Berganti

Selasa, 08 September 2026 | 07:01

Nellava Group dan Emas Now Pilih Jalur Hukum Hadapi Serangan di Ruang Digital

Selasa, 08 September 2026 | 06:50

Pemerintah Dituntut Siapkan Anggaran dan Kesiapsiagaan Logistik terkait Bencana

Selasa, 08 September 2026 | 06:09

Kewajiban Moral Lindungi Rakyat dari Manipulasi Harga dan Mutu Beras

Selasa, 08 September 2026 | 05:44

Empat Pejabat Kejagung Diduga Terima Rp40 Miliar dari Tan Kian, Ini Tanggapan Kapuspenkum

Selasa, 08 September 2026 | 05:27

Selengkapnya