Berita

Gedung KPK/Net

Hukum

Pimpinan KPK Mendatang Harus Tegak Lurus Di Mata Hukum

JUMAT, 30 AGUSTUS 2019 | 16:58 WIB | LAPORAN: RUSLAN TAMBAK

Siapapun calon pimpinan KPK yang terpilih harus memiliki standarisasi sebagai sosok pemimpin yang mampu membawa lembaga antirasuah menjadi jauh lebih baik.

Tidak hanya sekedar menangkap para koruptor, pimpinan KPK nanti harus bisa mengkampanyekan sekaligus mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Hal ini penting, agar para pemangku jabatan berpikir sejuta kali untuk korupsi.

Pengamat hukum dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Irfan Fahmi mengatakan, penting bagi pemimpin KPK bisa membuat formulasi dan juga memberi pemahaman kepada para pejabat negara dan juga pengusaha, untuk tidak melakukan korupsi.


"Upaya pencegahan ini yang menurut saya lebih penting, meski tanpa menghilangkan upaya penangkapan dan penahanan kepada para koruptor," jelas Irfan Fahmi saat dihubungi, Jumat (30/8).

Tidak itu saja, pemimpin KPK nantinya bisa menjadikan KPK sebagai penegak hukum yang lurus tanpa melihat kiri dan kanan atau berbelok-belok. Kepercayaan publik yang besar kepada KPK harus dikembalikan lagi dan marwah KPK terjaga dengan baik.

"Penegakan hukum penting sekali. KPK harus berdiri tegak dan lurus dalam hukum Indonesia. Karena rakyat menaruh kepercayaan besar kepada lembaga ini. Jangan sampai hilang," ujar Sekjen DPP Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) ini.
 
Disinggung kriteria pimpinan KPK yang akan datang, dia mengatakan, unsur dari Polri sangat baik untuk berada dalam posisi tertinggi di KPK. Memiliki integritas yang baik, berwibawa dan juga tegas serta mampu menjadi leader kepada seluruh tim untuk menjaga marwah KPK.

"Siapapun baik selama memang tolak ukur yang diinginkan publik dan juga UU bisa terpenuhi. Dari unsur Polri pun sangat baik. Mereka memilki jam terbang jauh lebih tinggi soal penegakan hukum," tandas Irfan Fahmi.

Wakabareskrim Polri Komjen Antam Novambar salah satu dari 20 capim KPK yang lolos. Antam sedang menjadi buah bibir dengan ketegasannya menjawab pertanyaan Pansel KPK beberapa waktu lalu.

Antam menegaskan akan menindak tegas koruptor tanpa ada kegaduhan. "Saya orang Sunda, ada pepatah Sunda, ikan yang dapat airnya enggak keruh. Kita tegakkan hukum tanpa menimbulkan kegaduhan, tetap jalan hukumnya tapi jangan kegaduhan, yang penting tangkap, enggak usah di koran," ucap dia.

Menurut Irfan Fahmi, ketegasan sangat penting menjadi pimpinan KPK di masa yang akan datang.

"Jawabannya tegas dan lugas. Saya pikir tidak masalah Polri memimpin KPK. Apalagi beliau punya komitmen, tidak pandang bulu dalam penegakan hukum. Termasuk Polri membuat kesalahan, beliau berani untuk menindak tegas. Ini baguskan," pungkasnya.

Populer

Kasi Intel-Pidsus Kejari Ponorogo Terseret Kasus Korupsi Bupati Sugiri

Rabu, 21 Januari 2026 | 14:15

KPK Panggil Sekretaris Camat hingga Direktur Perusahaan dalam Kasus OTT Bupati Bekasi

Rabu, 14 Januari 2026 | 12:09

Ijazah Asli Kehutanan UGM

Rabu, 14 Januari 2026 | 05:09

KPK Dikabarkan OTT Walikota Madiun Maidi

Senin, 19 Januari 2026 | 15:23

Aneh! UGM Luluskan Jokowi dengan Transkrip Nilai Amburadul

Minggu, 18 Januari 2026 | 00:35

Eggi Sudjana Kerjain Balik Jokowi

Selasa, 20 Januari 2026 | 15:27

Jokowi Sulit Mengelak dari Tuduhan Ijazah Palsu

Rabu, 14 Januari 2026 | 23:15

UPDATE

Penggorengan Saham yang Mau Diberantas Purbaya Dipertanyakan

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:53

Prabowo Izinkan Danantara Rekrut WNA untuk Pimpin BUMN

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:38

Purbaya Klaim Bisa Pantau Rekening Semua Pejabat Kemenkeu

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:34

Di WEF Davos, Prabowo Sebut RI Tak Pernah Sekalipun Gagal Bayar Utang

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:14

Polda Metro Turunkan Puluhan Ribu Personel Siaga Banjir

Kamis, 22 Januari 2026 | 23:13

KPK Obok-Obok Rumah dan Kantor Bupati Sudewo

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:29

Kemlu RI Tegaskan Tak Ada Kewajiban Bayar Rp16,9 Triliun setelah Gabung Dewan Perdamaian

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:28

Prabowo Resmi Teken Piagam Dewan Perdamaian di Davos

Kamis, 22 Januari 2026 | 22:07

Wisuda ke-II UNOSO Dihadiri Mahfud MD hingga Rocky Gerung

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:55

KPK: Pengabaian Pengawasan Kredit Bisa Berujung Pidana

Kamis, 22 Januari 2026 | 21:36

Selengkapnya