Komisi III DPR: Wadah Pegawai Sedang Berupaya Memonopoli KPK

Sebagai lembaga milik rakyat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus diselamatkan dari monopoli kelompok yang mengatasnamakan wadah pegawai. Hal itu disampaikan anggota Komisi III DPR RI, Masinton Pasaribu yang juga mengecam adanya surat terbuka dari WP KPK.

“Sejatinya kelompok ini sedang berpolitik menggunakan sentimen publik tentang pemberantasan korupsi untuk mempertahankan monopoli mereka di KPK,” jelas Masinton, Jumat (30/8).

Dihubungi terpisah, Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane menyebut dengan menyebarkan surat terbuka yang menolak hasil kerja Capim KPK, oknum WP KPK dan Koalisi Kawal Capim KPK dianggap menggunakan cara yang tidak bisa ditolelir.

“Oknum WP KPK and the gank telah menggunakan cara-cara komunis yang menghalalkan berbagai cara untuk menolak hasil kerja Pansel KPK,” kata Neta.

Neta mengungkap, pada (29/8) ada sejumlah oknum WP KPK melakukan pertemuan dengan LSM (NGO) yang mengatasnamakan dirinya sebagai Koalisi Kawal Capim KPK dan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi dan membawa bawa keberadaan pegawai KPK.

Dalam pertemuan yang berlanjut di lobi KPK hingga pukul 20.00 itu, oknum-oknum tersebut mencatut 500 nama karyawan KPK untuk menolak salah satu Capim KPK dengan aksi di depan gedung KPK.

Jika hal ini dibiarkan, bukan mustahil nantinya seluruh ASN dan karyawan BUMN bisa saja menolak para menteri yang sudah dipilih Presiden Jokowi untuk memegang sejumlah departemen.

“Oknum WP KPK itu lupa bahwa dirinya adalah pegawai negara yang dibiayai negara. Dalam sistem kepegawaian, pegawai negara atau pegawai pemerintahan, seorang ASN dilarang bermain main politik,” tekan Neta.